BANDUNG – Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan yang berfokus pada kondisi ekonomi nasional, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sejak siang hari, para mahasiswa memadati kawasan depan DPRD Jawa Barat dengan mengenakan almamater kampus dan pakaian serba hitam. Mereka juga membawa berbagai spanduk berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua BEM UPI, Khallid Syhaeful, mengatakan aksi tersebut bertujuan membangun kesadaran publik sekaligus menyatukan berbagai keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang saat ini.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Jatim Terima Study Excursie Universitas Wahidiyah Kediri, Bahas Harmonisasi Hukum dan Merek
“Kami ingin menyuarakan keresahan yang dirasakan masyarakat. Dari hasil konsolidasi bersama, kami merumuskan tiga isu utama yang menjadi fokus tuntutan dalam aksi hari ini,” ujar Khallid di sela-sela demonstrasi.
Mahasiswa Soroti Pelemahan Rupiah dan Dampaknya terhadap Masyarakat
Dalam aksinya, mahasiswa menempatkan persoalan ekonomi sebagai isu paling mendesak. Mereka menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing telah memberikan tekanan terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut mereka, depresiasi rupiah berkontribusi terhadap meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat semakin menurun.
Baca juga: Diskominfo Sumenep Gandeng Mahasiswa Unija Lakukan Monev SP4N-LAPOR! ke Sejumlah OPD
“Kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena harga kebutuhan sehari-hari ikut mengalami kenaikan,” kata Khallid.
Mahasiswa Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Selain isu ekonomi makro, massa aksi juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut agar pelaksanaannya berjalan transparan dan tepat sasaran.
Mahasiswa meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta terbebas dari kepentingan politik maupun praktik penyimpangan.
Baca juga: Harga Pertamax Naik, Wali Kota Bandung Ajak ASN Kurangi Kendaraan Pribadi dan Hemat BBM
“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran agar pelaksanaan program benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
RUU Polri dan Kenaikan BBM Jadi Sorotan
Dalam manifesto aksi, mahasiswa juga mengkritisi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang yang lebih luas bagi anggota kepolisian untuk mengisi jabatan sipil.
Selain itu, massa aksi menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang dinilai membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM memicu dampak berantai, termasuk meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar akibat pergeseran konsumsi ke jenis bahan bakar yang lebih murah.
“Kami berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM agar masyarakat tidak menanggung beban ekonomi yang semakin berat,” ujar Khallid.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah pusat dan para pemangku kebijakan dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang mereka angkat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
