Komisi IX DPR Minta BGN Segera Akhiri Moratorium Dapur MBG, Prioritaskan yang Sudah Siap Beroperasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terlalu lama memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai dapur yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan perlu segera diprioritaskan untuk melanjutkan kerja sama.

Yahya menyampaikan, di bawah kepemimpinan baru BGN terdapat tiga kebijakan utama yang diterapkan, yakni moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, serta efisiensi anggaran.

Menurutnya, Komisi IX DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium untuk menyerap aspirasi terkait kebijakan tersebut.

Baca juga: Emil Dardak Laporkan Kendala Dana Virtual Account SPPG ke BGN, Ratusan Dapur MBG Jatim Terkendala Operasional

“Aspirasi mereka, BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara karena mereka secara resmi telah mendapat persetujuan bekerja sama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah memiliki ID. Kerja sama itu sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan dengan perorangan,” ujar Yahya, Minggu (19/7/2026).

Ia menjelaskan banyak mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, sebagian di antaranya meminjam dana dari perbankan hingga menjual aset demi memenuhi kebutuhan pembangunan.

Selain biaya pembangunan, para mitra juga masih menanggung biaya perawatan terhadap bangunan yang telah selesai dibangun selama masa moratorium berlangsung.

Baca juga: Anggaran MBG Dipangkas, BGN Prioritaskan Wilayah Terpencil dan Penguatan Kualitas Dapur

“Mereka sudah berinvestasi sehingga harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Yahya juga meminta BGN menetapkan batas waktu yang jelas untuk moratorium sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur MBG yang telah dibangun.

Menurutnya, dapur yang telah memiliki Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta virtual account harus menjadi prioritas untuk segera dioperasikan kembali.

Baca juga: Mitra Dapur MBG Keluhkan Kemitraan dengan BGN, Ancam Tutup Operasional Secara Nasional

Ia menambahkan, dapur yang telah rampung pembangunannya juga seharusnya memperoleh kepastian agar investasi yang telah dikeluarkan masyarakat tidak terbuang sia-sia.

Selain itu, Yahya menyoroti pentingnya percepatan pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 2.000 dapur MBG di daerah tersebut telah selesai dibangun, namun belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium.

“Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada sekitar 2.000 dapur yang sudah selesai dibangun tetapi masih terkendala moratorium. Itu harus diprioritaskan,” katanya.

Baca juga: Satgas MBG dan Damkar Sampang Perkuat Standar Keamanan Dapur Makan Bergizi Gratis di Tambelangan

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, menyatakan kebijakan moratorium pembangunan dapur MBG hanya bersifat sementara. Menurutnya, BGN membutuhkan waktu untuk menata ulang pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif.

Trenggono mengatakan pihaknya memahami berbagai keluhan dari mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Namun, penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap sekitar 27 ribu SPPG yang telah terbentuk di berbagai daerah.

Ia memastikan pemerintah akan melakukan penataan secara menyeluruh, termasuk memberikan perhatian terhadap pembangunan dapur MBG di wilayah 3T sebelum program kembali berjalan secara optimal.