JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (27/7/2026). Penutupan ini dilakukan setelah BGN menemukan berbagai pelanggaran standar tata kelola, higienitas, dan sanitasi.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas program MBG. Selain itu, kebijakan ini bertujuan menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Menurut Sudaryono, 833 dapur MBG tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 98 dapur berada di Sumatera, sedangkan 311 dapur berada di Jawa dan Madura.

Sementara itu, 424 dapur lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

BGN Hentikan Pembayaran 833 Dapur MBG

Sudaryono menegaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkena sanksi penutupan permanen tidak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah.

Ia menjelaskan, kebijakan kali ini berbeda dengan penghentian operasional sebelumnya. Sebab, dapur yang ditutup terbukti melakukan pelanggaran.

“Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend tetapi tetap dibayar. Kalau ini sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegasnya.

Pelanggaran Higienitas dan Sanitasi Jadi Penyebab

Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan kebersihan, sanitasi, dan kualitas makanan.

Selain itu, sejumlah dapur juga belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Bahkan, pelanggaran standar kebersihan dapat meningkatkan risiko keracunan makanan.

“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya,” jelasnya.

BGN Siapkan Pengawasan Publik terhadap Menu MBG

Di sisi lain, BGN juga berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono menyebut pihaknya tengah menyiapkan mekanisme agar masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas makanan yang dibagikan.

Dengan demikian, publik nantinya bisa terlibat dalam pemantauan menu MBG dan pelaksanaan program di lapangan.

“Kami juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” katanya.