JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara permanen mulai Senin (27/7/2026). Penutupan tersebut dilakukan setelah BGN menemukan berbagai pelanggaran terhadap standar tata kelola, higienitas, dan sanitasi dalam penyelenggaraan program.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah untuk menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Baca juga: Komisi IX DPR Minta BGN Segera Akhiri Moratorium Dapur MBG, Prioritaskan yang Sudah Siap Beroperasi
Sudaryono menjelaskan, dapur yang dihentikan operasionalnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 98 dapur berada di Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Ia menegaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikenai sanksi penutupan permanen tidak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran.
“Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend tetapi tetap dibayar. Kalau ini sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegasnya.
Baca juga: Mitra Dapur MBG Keluhkan Kemitraan dengan BGN, Ancam Tutup Operasional Secara Nasional
Menurut Sudaryono, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan aspek higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga tidak terpenuhinya standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat, termasuk risiko terjadinya keracunan makanan.
“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya,” jelasnya.
Selain melakukan penindakan, BGN juga berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono menyebut pihaknya tengah menyiapkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kualitas makanan dan pelaksanaan program di lapangan.
Baca juga: Pemprov Jatim Kawal Perbaikan 372 SPPG, Emil Dardak Minta Standar Higienitas MBG Dipenuhi
“Kami juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” katanya.
Sudaryono menegaskan bahwa langkah penutupan ratusan dapur merupakan bagian dari upaya pembenahan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional agar program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” pungkasnya.
















