BANDUNG – DPRD Jawa Barat mendukung rencana pemerintah mengaktifkan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. Meski demikian, DPRD mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi peran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang dibangun dengan investasi besar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan operasional kedua bandara tersebut. Menurutnya, masyarakat memang membutuhkan akses transportasi udara yang mudah, tetapi pemerintah juga harus memastikan aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan manfaat.
“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Namun pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” ujar MQ Iswara di Kota Bandung, Kamis (2/7/2026).
Iswara menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperjuangkan pembangunan BIJB Kertajati sejak 2012. Pemerintah menjalankan proses pembebasan lahan, membangun bandara, serta menyiapkan infrastruktur pendukung dengan harapan Kertajati menjadi bandara internasional utama di Jawa Barat sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XIX 2016.
Namun, penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Jalan Tol Cisumdawu tidak sesuai target sehingga pemerintah belum dapat memanfaatkan bandara tersebut secara maksimal saat Jawa Barat menjadi tuan rumah PON.
Menurut Iswara, besarnya investasi yang telah ditanamkan membuat pemerintah harus menjaga keberlangsungan operasional BIJB Kertajati. Selain itu, perusahaan pengelola bandara juga masih menanggung kewajiban pembayaran cicilan beserta bunga sehingga pemerintah perlu menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
Karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah menyusun strategi yang mampu mengoptimalkan kembali BIJB Kertajati bersamaan dengan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan kemudahan akses penerbangan bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberadaan Kertajati.
Saat ini, pemerintah terus mengembangkan sejumlah program untuk meningkatkan aktivitas BIJB Kertajati. Selain mempertahankan penerbangan haji, pemerintah juga berupaya memperluas layanan penerbangan umrah, mengembangkan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) bagi maskapai, serta membuka peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.
Meski demikian, Iswara mengakui pengembangan penerbangan umrah masih menghadapi tantangan. Biaya transportasi menuju BIJB Kertajati masih cukup tinggi sehingga biro perjalanan mempertimbangkan kembali penggunaan bandara tersebut. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan swasta.
“Kami masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Haji relatif sudah berjalan, sementara pengembangan MRO juga terus dijajaki. Yang terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Iswara menambahkan, keberhasilan BIJB Kertajati tidak hanya bergantung pada kelengkapan infrastruktur, tetapi juga strategi pemasaran serta kemampuan pengelola menarik lebih banyak maskapai. Ia berharap semakin banyak maskapai membuka rute domestik maupun internasional dari BIJB Kertajati sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan penerbangan dan tingkat pemanfaatan bandara terus meningkat.
