BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan penghematan energi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Rabu (10/6/2026).
Kenaikan harga tersebut membuat Pertamax yang sebelumnya dijual Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Muhammad Farhan menilai kenaikan harga BBM dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kondisi pasokan dan permintaan energi di pasar.
Menurutnya, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan menjadi salah satu penyebab harga mengalami kenaikan.
Baca juga: Pemkot Cirebon Resmi Terapkan Manajemen Talenta ASN, Karier Kini Lebih Transparan dan Berbasis Prestasi
“Ketika permintaan tetap tinggi sementara pasokan berfluktuasi, ditambah nilai dolar yang menguat, maka harga BBM ikut terdorong naik. Kondisi ini harus kita hadapi bersama,” ujar Farhan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh ASN saat berangkat ke kantor.
Farhan menyarankan pegawai pemerintah memanfaatkan transportasi umum atau menerapkan sistem berbagi kendaraan (car pool) guna menekan konsumsi BBM di lingkungan Pemkot Bandung.
Baca juga: Gubernur Jateng Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Ada Lagi Kasus Korupsi
“Kami ingin mendorong efisiensi operasional. Ke depan, penggunaan kendaraan pribadi oleh pegawai bisa dibatasi dan diganti dengan sistem car pool atau transportasi umum,” katanya.
Selain itu, Farhan juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap operasional armada pengangkut sampah milik pemerintah daerah. Menurutnya, kendaraan tersebut menggunakan BBM jenis Dexlite yang turut mengalami kenaikan harga sehingga berpotensi meningkatkan beban anggaran daerah.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemkot Bandung tetap berupaya melakukan berbagai langkah penghematan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Untuk menyesuaikan kondisi anggaran, pemerintah daerah berencana memangkas sejumlah pos belanja operasional, termasuk biaya makan dan minum serta perjalanan dinas.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Harga BBM April 2026 Tidak Naik, Pertamina Ikuti Arahan Presiden
Farhan menegaskan kebijakan efisiensi tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.
“Kami akan melakukan penyesuaian pada beberapa pos pengeluaran. Belanja makan minum dan perjalanan dinas menjadi bagian yang akan dievaluasi agar anggaran tetap sehat dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
