SURABAYA – Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Farichah, menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak dapat dinilai sebagai beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berdasarkan asumsi atau pandangan subjektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Farida sebagai respons terhadap kritik sejumlah elemen mahasiswa yang menilai program KDMP berpotensi menambah beban keuangan negara. Menurutnya, anggapan tersebut perlu dibuktikan dengan data dan perhitungan yang terukur.
“Anggapan itu merupakan perspektif. Jika hanya sebatas anggapan, tentu tidak bisa diukur secara objektif,” ujar Farida saat memberikan keterangan kepada awak media di Surabaya.
Baca juga: Gerindra Tegaskan Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo Sesuai Aturan APBN
Farida menjelaskan bahwa pemerintah memasukkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, pemerintah hadir untuk memberikan fasilitas dan dukungan kepada masyarakat agar mampu mengelola potensi ekonomi daerah secara mandiri melalui wadah koperasi.
Ia menegaskan bahwa program tersebut bukan bentuk pemborosan anggaran negara, melainkan investasi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa.
Baca juga: Jawa Timur Percepat Operasional Koperasi Merah Putih, Pemprov Kumpulkan Satgas KDKMP se-Provinsi
“Negara hadir untuk memfasilitasi masyarakat desa dan kelurahan dalam mengelola potensi wilayahnya sendiri melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Di sisi lain, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Id Deni Oktaviano Pratama, menyebut keresahan mahasiswa tidak hanya berasal dari kalangan akademik, tetapi juga dari masyarakat luas yang menyoroti sejumlah program pemerintah pusat.
Baca juga: Dedi Mulyadi Apresiasi Dukungan dan Kritik Warga Jabar, Tegaskan Pemimpin Harus Hadir di Saat Sulit
Menurutnya, berbagai isu seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga isu militerisme menjadi perhatian utama mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka.
“Keresahan ini tidak hanya dirasakan mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas yang menilai ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” kata Deni.
Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Official, Muhammad Zainnur Abdillah, mengatakan pihaknya masih membahas rencana aksi untuk merespons berbagai persoalan ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang menurut mahasiswa perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awal.
Menurut Zainnur, mahasiswa berharap program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
Perdebatan mengenai efektivitas dan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pun masih terus berlangsung. Pemerintah meyakini program tersebut mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi desa, sementara sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa meminta evaluasi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasinya.
