SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Fraksi PDIP menilai kebijakan fiskal daerah tidak boleh hanya mengejar capaian administratif, angka serapan, atau besarnya anggaran. Menurut mereka, APBD harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana AV Sasa, menyampaikan sikap tersebut saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa (18/8/2026).
Diana mengapresiasi sejumlah indikator makro ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026.
Pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,84 persen dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Sementara itu, angka kemiskinan turun menjadi 9,06 persen.
Namun, Diana mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak menjadikan capaian tersebut sekadar statistik.
“APBD bukan sekadar deretan angka. Di balik setiap angka ada kebutuhan, ada harapan, dan ada kehidupan rakyat,” ujar Diana.
Fraksi PDIP Soroti Target PAD Jatim
Dalam rancangan P-APBD 2026, Pemprov Jatim memproyeksikan Pendapatan Daerah mencapai Rp26,49 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp29,87 triliun.
Fraksi PDIP menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,64 triliun. Angka tersebut lebih rendah 4,4 persen dibandingkan realisasi PAD 2025 yang mencapai Rp18,44 triliun.
Karena itu, Fraksi PDIP mendorong Pemprov Jatim mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Fraksi tersebut menyarankan pemerintah meningkatkan intensifikasi pendapatan, memperluas digitalisasi, serta memperkuat sinergi antardaerah.
Belanja Modal dan Serapan Anggaran Jadi Sorotan
Fraksi PDIP juga menyoroti kenaikan Belanja Modal dalam P-APBD 2026 yang mencapai Rp2,16 triliun. Salah satu pos yang mendapat perhatian ialah Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan anggaran sekitar Rp999 miliar.
Diana mengingatkan Pemprov Jatim agar mempercepat pelaksanaan program tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Pasalnya, realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen. Sementara realisasi sektor Gedung dan Bangunan baru mencapai 3,85 persen.
“Percepatan memang diperlukan. Tetapi cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa. Jangan sampai mengejar serapan justru mengorbankan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas,” tegas Diana.
SiLPA Rp3,38 Triliun Ikut Disorot
Selain serapan Belanja Modal, Fraksi PDIP menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai Rp3,38 triliun.
Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal yang hanya mencapai Rp925,91 miliar. Menurut Diana, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Fraksi PDIP meminta Pemprov Jatim memastikan anggaran untuk berbagai sektor prioritas benar-benar terlaksana tepat sasaran dan tepat waktu.
Beberapa sektor tersebut meliputi pendidikan dengan alokasi Rp9,536 triliun, kesehatan Rp6,183 triliun, infrastruktur Rp8,277 triliun, percepatan bantuan sosial Rp180,67 miliar, serta pelunasan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp274,57 miliar.
Meski memberikan sejumlah catatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menyatakan siap mengawal pembahasan Raperda P-APBD 2026 ke tahap selanjutnya.
Diana menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya dokumen anggaran maupun persentase serapan. Menurutnya, masyarakat merasakan keberhasilan anggaran melalui pembangunan jalan, peningkatan kualitas sekolah, kemudahan layanan kesehatan, penyaluran bantuan tepat waktu, serta membaiknya kesempatan hidup.
