JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 kemungkinan mendekati Rp4.000 triliun. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan rancangan APBN tersebut dalam rangkaian agenda kenegaraan, Jumat (14/8/2026).
Puan menyampaikan perkiraan itu saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” ujar Puan.
Menurut Puan, nominal tersebut sangat besar jika dilihat dari skala kehidupan sehari-hari. Namun, ia menegaskan pemerintah dan DPR harus melihat APBN sebagai instrumen politik untuk mengelola sumber daya negara dan membiayai program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
APBN Naik Hampir 20 Kali Lipat sejak 2000
Puan menyoroti peningkatan anggaran negara dalam 16 tahun terakhir. Ia menyebut APBN pada 2000 berada di angka Rp197 triliun. Sepuluh tahun kemudian, belanja negara meningkat menjadi Rp1.126 triliun.
Pada 2026, APBN mencapai Rp3.842 triliun. Dengan angka tersebut, nilai APBN meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan 2000.
Puan mengingatkan bahwa pertumbuhan anggaran harus berjalan seiring dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat. Besarnya APBN, kata dia, tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan negara.
Delapan Prioritas APBN 2027
Puan juga memaparkan sejumlah agenda prioritas yang perlu pemerintah jalankan secara terintegrasi melalui APBN 2027.
Prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.
DPR RI, lanjut Puan, mendorong pembahasan APBN 2027 dengan mempertimbangkan sejumlah prinsip penting.
Pertama, pemerintah perlu menghimpun pendapatan negara secara optimal dan adil tanpa menggerus daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan kualitas belanja agar tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Ketiga, pemerintah perlu mengelola defisit serta utang secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.
Puan menilai setiap kebijakan pembiayaan harus memperhitungkan manfaat, risiko, serta dampaknya terhadap generasi mendatang.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.
Transfer ke Daerah Harus Berdampak
Puan juga meminta pemerintah memastikan transfer ke daerah mampu memperkuat pelayanan publik, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperluas pemerataan pembangunan.
Ia menegaskan APBN tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran. Masyarakat akan menilai APBN dari perubahan nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” pungkas Puan.
