JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga ibu kota memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data akurat yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
Ajakan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah membutuhkan data yang valid agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Saya mengimbau bagi warga Jakarta di mana pun dan kapan pun yang disensus untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci dalam pengambilan keputusan ke depan,” ujar Pramono.
Pramono meminta masyarakat tidak menutupi kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, informasi yang disampaikan secara terbuka akan membantu pemerintah merancang program yang lebih tepat sasaran.
“Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menjadi salah satu referensi utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun kebijakan berbasis data. Berbagai program pembangunan hingga penyaluran bantuan sosial mengacu pada hasil pendataan resmi yang dilakukan BPS.
“Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan sebagai referensi pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Pramono mencontohkan data BPS mengenai kawasan kumuh di Jakarta yang menunjukkan penurunan jumlah RW kumuh dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program penataan dan peningkatan kualitas permukiman.
Selain itu, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap memprioritaskan tiga sektor utama, yakni bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang dijalankan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta masih mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini menjangkau sekitar 707 ribu siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk sekitar 15.900 mahasiswa.
Bahkan mulai tahun depan, pemerintah daerah berencana meluncurkan program beasiswa LPDP Jakarta yang ditujukan bagi sekitar 50 hingga 75 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
“Sensus ini untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan. Sekali lagi, rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga,” tegas Amalia.
Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap keamanan data pribadi. BPS telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta PT Peruri untuk memperkuat sistem keamanan data yang tersimpan di server BPS.
Amalia mengungkapkan hingga 13 Juli 2026, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 45,17 persen. Pendataan berlangsung sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 dengan menyasar rumah tangga maupun pelaku usaha di seluruh wilayah Jakarta.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang lebih akurat sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
