DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, pelaksanaan sensus di Bali baru mencapai 43 persen, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan seluruh proses pendataan selesai 100 persen pada akhir Agustus 2026.
Koster menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Koster, capaian tersebut masih berada dalam batas waktu yang ditetapkan. Namun, ia mengingatkan seluruh daerah agar segera meningkatkan kinerja sehingga pada akhir Juli tingkat penyelesaian pendataan sudah melampaui 50 persen.
“Kita belum melewati tenggat waktu. AkhiJuli harus sudah di atas 50 persen,” ujar Koster.
Ia meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan sensus karena data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan di Bali.
Koster secara khusus menyoroti progres pendataan di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. Menurutnya, ketiga wilayah tersebut memiliki akses yang relatif mudah sehingga tidak memiliki alasan untuk mengalami keterlambatan pendataan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan daerah seperti Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng yang memiliki tantangan geografis lebih besar.
“Kalau Denpasar tidak sulit. Dalam hitungan jam sudah bisa menjangkau seluruh wilayah, jadi tidak ada alasan terlambat,” tegasnya
Koster juga mengingatkan kepala daerah agar bergerak lebih cepat. Ia menegaskan akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri apabila menemukan pemerintah daerah yang tidak menunjukkan keseriusan dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 202
Menurutnya, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar merupakan daerah dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Bali sehingga harus menjadi contoh dalam menyukseskan program nasional tersebut.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan pihaknya mengerahkan sebanyak 3.774 petugas sensus untuk menjangkau seluruh wilayah Bali.
Ia menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat sebagai landasan evaluasi kebijakan ekonomi sekaligus mendukung perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Karena itu, Agus mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu kepada petugas sensus.
BPS Bali mencatat terdapat 647.337 unit usaha di seluruh provinsi tersebut. Jumlah itu terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil.
Dengan cakupan tersebut, petugas sensus harus menjangkau sekitar 1,71 juta daftar awal usaha dan keluarga selama proses pendataan berlangsung hingga target pada akhir Agustus 2026.
