JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengapresiasi tingginya kedisiplinan masyarakat yang mengikuti rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI. Menurutnya, antusiasme warga yang tetap tertib menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban di ruang publik.
Rano Karno mendampingi Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan Jakarta Penuh Warna (JPW) edisi kedua di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026). Ia mengaku terkesan dengan kemeriahan acara sekaligus sikap tertib yang ditunjukkan masyarakat selama kegiatan berlangsung.
“Alhamdulillah, masyarakat Jakarta sudah semakin mampu menata diri. Saya benar-benar terkejut dan bahkan sampai terharu melihat antusiasme warga,” ujar Rano Karno kepada wartawan.
Menurut Rano, keberhasilan penyelenggaraan acara tidak hanya terlihat dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari perilaku masyarakat saat memanfaatkan fasilitas transportasi umum.
Ia menyebut perayaan puncak HUT DKI Jakarta pada malam sebelumnya berhasil menarik lebih dari 30 ribu pengunjung. Selama kegiatan berlangsung, warga menunjukkan disiplin dengan mengantre secara tertib ketika menggunakan layanan MRT Jakarta.
“Kemarin jumlah pengunjung mencapai lebih dari 30 ribu orang. Hal yang paling saya perhatikan adalah masyarakat sudah terbiasa mengantre dengan rapi saat menggunakan MRT. Itu menunjukkan tingkat kedisiplinan yang semakin baik,” katanya.
Rano menilai mengelola puluhan ribu orang dalam satu lokasi bukan pekerjaan mudah. Namun, ia meyakini kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran seluruh rangkaian acara.
Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Jakarta, Pramono Anung, turut mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah sejak dari rumah.
Rano menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengintensifkan sosialisasi mengenai pemilahan sampah kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi sangat penting karena pemerintah akan menghentikan sistem open dumping di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang mulai Agustus 2026. Nantinya, pemerintah hanya akan mengirim residu sampah ke lokasi tersebut setelah melalui proses pengolahan.
“Kita harus membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Mulai Agustus nanti, Bantargebang sudah tidak lagi menggunakan sistem open dumping. Yang dikirim ke sana hanya residu hasil pengolahan sampah,” tegas Rano.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap meningkatnya kedisiplinan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik saat menggunakan transportasi publik maupun dalam mengelola sampah rumah tangga, dapat mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih tertib, bersih, dan berkelanjutan.
