JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama para menteri koordinator, kementerian teknis, dan unsur aparat penegak hukum di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu, Presiden membahas penguatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penyelesaian tagihan PT Agrinas Pangan Nusantara, hingga perkembangan konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh terhadap operasional Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Selain kementerian dan lembaga, dukungan tersebut juga melibatkan TNI dan Polri agar program koperasi dapat berjalan secara optimal di berbagai daerah.
Baca juga: Bupati Fauzi Dorong Koperasi Sumenep Jadi Penggerak Ekonomi Daerah yang Sehat dan Berdaya Saing
“Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri,” ujar Zulhas.
Menurutnya, Presiden menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah sekaligus off-taker dalam mendukung distribusi berbagai program pemerintah.
Melalui skema tersebut, penyaluran barang bersubsidi maupun bantuan pemerintah nantinya akan dilakukan melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih sehingga distribusi diharapkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca juga: Jawa Timur Percepat Operasional Koperasi Merah Putih, Pemprov Kumpulkan Satgas KDKMP se-Provinsi
Dalam rapat tersebut, Presiden juga membahas penyelesaian tagihan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan jatuh tempo pada September 2026.
Zulhas menjelaskan pemerintah akan mempercepat proses verifikasi dan validasi seluruh dokumen melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Agustus mendatang. Setelah proses tersebut selesai, Kementerian Keuangan akan menyalurkan pembayaran kepada Himbara sebelum jatuh tempo.
“Setelah verifikasi dan validasi bersama BPKP selesai, Menteri Keuangan akan melakukan pembayaran kepada Himbara sebelum jatuh tempo pada September,” jelasnya.
Baca juga: Wamenkop Bantah Koperasi Merah Putih Bebani APBN, Respons Kritik Mahasiswa soal Program Pemerintah
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa rapat juga membahas perkembangan situasi global, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia.
Menurut AHY, pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya melalui percepatan pemanfaatan bahan bakar nabati dengan campuran B50.
Pemerintah berharap kebijakan diversifikasi energi tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan minyak dunia tanpa mengganggu program ketahanan pangan nasional yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Baca juga: Dandim Sumenep Tinjau Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih
