SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8,70 persen pada akhir 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Jawa Tengah masih berada di level 9,21 persen pada Maret 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan pemerintah daerah terus mendorong berbagai program untuk menekan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah memperbaiki kondisi rumah warga melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Di sisi lain, backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Jawa Tengah pada semester II 2026 tercatat sekitar 990 ribu unit. Angka tersebut menurun dibandingkan backlog pada 2025 yang mencapai 1.332.968 unit.
Pemprov Jawa Tengah menggandeng pemerintah kabupaten dan kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta sejumlah perusahaan untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak.
Pada tahap III program rehabilitasi RTLH, Baznas Jawa Tengah menyalurkan bantuan untuk memperbaiki 112 rumah dengan nilai sekitar Rp2,011 miliar.
Program tersebut menjadi bagian dari dukungan Baznas terhadap penanganan kemiskinan sekaligus pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Tengah.
Berdasarkan catatan program Baznas, bantuan rehabilitasi RTLH pada 2022 mencapai 250 unit dengan anggaran Rp4,375 miliar. Pada 2023 terdapat 65 unit dengan nilai Rp1,17 miliar.
Kemudian pada 2024, bantuan diberikan untuk 591 unit rumah dengan anggaran Rp10,896 miliar. Pada 2025, sebanyak 574 unit rumah mendapat bantuan dengan nilai Rp10,682 miliar.
Sementara pada 2026, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 237 unit dengan nilai sekitar Rp4,7 miliar.
Jika dihitung sejak 2019 hingga 2026, program rehabilitasi RTLH Baznas Jawa Tengah telah menjangkau 3.855 unit rumah dengan total bantuan sekitar Rp49,174 miliar.
Salah satu penerima bantuan ialah Badaruddin dari Kabupaten Wonosobo. Rumah miliknya menjadi bagian dari program perbaikan RTLH yang didorong pemerintah bersama Baznas.
Pemprov Jawa Tengah berharap kolaborasi penanganan kemiskinan dan perumahan dapat terus diperkuat sehingga target penurunan angka kemiskinan pada akhir 2026 dapat tercapai.
