SEMARANG – Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas respons cepat dan sigap dalam menangani bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang terjadi di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai langkah Pemprov Jateng dalam penanganan bencana sudah berjalan efektif dan responsif. Selain kesiapan pemerintah daerah, kuatnya budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah turut berkontribusi besar dalam meminimalkan dampak bencana.
“Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah yang menyampaikan apresiasi. Penanganan bencana dilakukan dengan cepat, sat-set dan gercep,” ujar Atalia saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Atalia mendorong penguatan kesiapsiagaan bencana serta pengarusutamaan semangat masyarakat tangguh bencana. Menurutnya, bencana yang kerap terjadi setiap tahun seharusnya membuat seluruh pihak semakin siap dan sigap.
Baca juga: Pemprov Jateng Gencar Tangani Banjir di Semarang dan Demak, Luthfi Instruksikan Aksi Cepat Semua OPD
“Kebencanaan sudah menjadi peristiwa rutin tahunan. Masyarakat dan pemerintah harus terus meningkatkan kesiapan dan ketangguhan,” tegasnya.
Pada kunjungan kerja itu, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Abdul Wachid menyalurkan bantuan penanggulangan bencana senilai Rp1,94 miliar. Bantuan tersebut meliputi paket makanan siap saji, tenda darurat, kasur, selimut, hingga family kit untuk korban terdampak bencana di Jawa Tengah.
Selain bantuan logistik, BNPB juga menyerahkan satu unit mobil rescue senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah guna memperkuat operasional penanggulangan bencana.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI serta pemerintah pusat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Ini sangat membantu upaya penanganan bencana di Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman, mulai dari bencana hidrologi, geologi, hingga nonalam. Kondisi ini membuat Jawa Tengah kerap dijuluki sebagai “mal kebencanaan”.
Untuk itu, Pemprov Jateng terus meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dalam tiga tahun terakhir, dari Rp18,4 miliar pada 2024, naik menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan Rp20,4 miliar pada 2026. Meski demikian, anggaran tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan.
Baca juga: Dedi Mulyadi Apresiasi Dukungan dan Kritik Warga Jabar, Tegaskan Pemimpin Harus Hadir di Saat Sulit
Sebagai contoh, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus membutuhkan dana hingga Rp10 miliar. Kondisi serupa juga terjadi di Jepara dan wilayah Pekalongan yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur.
Data BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, selama periode 1–18 Januari 2026, telah terjadi 30 kejadian bencana, terdiri dari 16 banjir, enam tanah longsor, tujuh cuaca ekstrem, dan satu kebakaran.
