SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai menyiapkan skema efisiensi energi sebagai respons terhadap kebijakan nasional yang segera diterbitkan pemerintah pusat pada akhir Maret 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian awal dan menyusun langkah konkret guna mendukung program penghematan energi tersebut.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri kegiatan di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026).
“Kami menunggu surat edaran dari pemerintah pusat yang rencananya terbit pada 31 Maret. Namun, Pemprov Jawa Tengah sudah lebih dulu menyiapkan langkah-langkahnya,” ujar Ahmad Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah merancang sejumlah kebijakan, termasuk mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan moda transportasi hemat energi. Pemerintah daerah akan menetapkan hari tertentu bagi ASN untuk berangkat kerja menggunakan sepeda.
Selain itu, Pemprov juga mengarahkan ASN agar lebih memanfaatkan transportasi umum sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil.
“Pada hari tertentu, kami akan mendorong seluruh ASN, termasuk bupati dan wali kota, berangkat ke kantor dengan sepeda atau transportasi umum,” jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga mempertimbangkan penerapan work from home (WFH) sebagai alternatif untuk menekan penggunaan energi, khususnya dari sektor transportasi.
Ahmad Luthfi menambahkan, pihaknya terus mematangkan seluruh skema tersebut sebelum melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan instansi terkait.
Ia memastikan Jawa Tengah siap menjalankan kebijakan efisiensi energi begitu pemerintah pusat mengumumkannya secara resmi. Saat ini, pemerintah provinsi juga masih menghitung target penghematan energi yang ingin dicapai.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Jawa Tengah optimistis dapat mengimplementasikan kebijakan efisiensi energi secara efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.
