SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pemprov tidak hanya mendorong profesionalisme pejabat pembuat komitmen, tetapi juga menuntut kemampuan mengelola informasi secara terbuka di ruang publik.
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menegaskan komitmen tersebut saat membuka kegiatan bertajuk “Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Pengelolaan Informasi PBJ di Media Sosial” di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).
Dhoni menjelaskan, kegiatan ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD dari 35 kabupaten/kota turut hadir dalam forum tersebut.
Ia mengungkapkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih rawan praktik korupsi. Berdasarkan data KPK, sepanjang 2004–2015 tercatat 446 kasus korupsi yang melibatkan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), atau sekitar 25 persen dari total kasus, menjadikannya sektor dengan kasus terbanyak kedua setelah suap dan gratifikasi.
Dhoni menegaskan bahwa pencegahan korupsi dalam PBJ menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia meminta seluruh pejabat terkait menutup celah sekecil apa pun yang berpotensi memicu penyimpangan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memperkuat regulasi dan sistem. Ia menilai budaya kerja berintegritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengadaan.
“Integritas harus hadir dalam setiap keputusan dan tanggung jawab, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Ia juga menekankan peran strategis UKPBJ dan perangkat daerah sebagai garda terdepan dalam memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan profesional.
Selain itu, Dhoni mendorong pejabat pengadaan untuk memahami dan memanfaatkan media sosial secara bijak. Ia menilai media sosial kini berperan penting dalam membangun transparansi dan kepercayaan publik di tengah arus informasi yang cepat.
Menurutnya, UKPBJ harus mampu menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan langkah ini, Pemprov Jawa Tengah berharap dapat memperkuat sistem pengadaan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
