JAWA TENGAH – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mempercepat perbaikan Jalan Raya Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora. Saat ini, proyek perbaikan jalan tersebut telah memasuki tahap pelelangan dengan nilai anggaran mencapai Rp5,276 miliar pada tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan anggaran tersebut difokuskan untuk memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
Menurut Henggar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mengevaluasi desain teknis proyek agar cakupan perbaikan dapat menjangkau ruas jalan yang lebih panjang.
Baca juga: Proyeksi Ekonomi Jawa Tengah 2026 Tumbuh hingga 5,7 Persen, Investasi Menguat dan Inflasi Terkendali
“Sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah, kami akan mengevaluasi desain teknis sehingga panjang jalan yang diperbaiki dapat bertambah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Blora sebenarnya telah berjalan sejak tahun sebelumnya. Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah menyelesaikan penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan anggaran Rp19,92 miliar.
Selain itu, pemerintah provinsi terus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kondisi jalan provinsi di berbagai wilayah Kabupaten Blora. Selama periode 2025 hingga 2026, Pemprov Jawa Tengah menggelontorkan dana sebesar Rp45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi sepanjang 101,5 kilometer.
Baca juga: Jalan Pantura Situbondo Rusak Parah, Polisi Berlakukan Buka Tutup Arus di Jalur Suboh
Tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah provinsi juga mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Henggar menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan tiga ruas jalan di Kabupaten Blora untuk masuk dalam program tersebut. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kami sudah mengajukan beberapa ruas jalan ke program Inpres Jalan Daerah. Kami berharap seluruh usulan tersebut mendapat persetujuan sehingga proses pembangunan dapat berjalan optimal,” katanya.
Baca juga: Pemprov Jabar Perketat Pengawasan Truk Tambang dan Uji KIR
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada 2026 pihaknya mengajukan dukungan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat penanganan ruas jalan Singget–Doplang–Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat merespons setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur.
Menurutnya, berbagai laporan dan kritik yang muncul di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah semakin responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami harus merespons setiap keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam perbaikan layanan publik,” tegas Ahmad Luthfi.
Baca juga: Jawa Tengah Jadi Provinsi Potensial Pengembangan Ekonomi Syariah, Dapat Apresiasi dari KNEKS
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar mengutamakan kualitas pekerjaan saat melaksanakan perbaikan jalan. Menurutnya, kontraktor dan instansi terkait harus menjalankan pekerjaan secara profesional sehingga hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Selain itu, Ahmad Luthfi meminta dinas teknis dan balai jalan memprioritaskan penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal berbagai usulan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat, baik melalui kementerian maupun dukungan legislatif. Langkah tersebut bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pemprov Jateng juga mengapresiasi berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Pemerintah menilai partisipasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
