JAWA TENGAH – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pemetaan wilayah rawan kekeringan menjelang musim kemarau guna menjaga produktivitas sektor pertanian dan mempertahankan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Boyolali, Selasa (2/6/2026).
Menurut Luthfi, Jawa Tengah berhasil memproduksi sekitar 9,1 juta ton gabah kering sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 15,6 persen berkontribusi terhadap kebutuhan pangan nasional.
“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga capaian ini bersama-sama,” ujar Luthfi.
Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Selain itu, daerah juga perlu mendata sumber air, kebutuhan jaringan irigasi, serta kondisi infrastruktur penunjang pertanian.
Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng TNI untuk memperkuat ketersediaan air melalui program pipanisasi dan sumurisasi di kawasan yang berisiko terdampak kekeringan.
Luthfi menjelaskan bahwa TNI akan fokus menangani pembangunan sumber air, sumur, dan jaringan pipa. Sementara itu, Polri akan membantu distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
Selain menyiapkan langkah mitigasi kekeringan, Luthfi mengingatkan petani agar tidak menggunakan metode berbahaya seperti aliran listrik untuk mengendalikan hama tikus. Ia menekankan bahwa keselamatan petani harus menjadi prioritas dalam mendukung peningkatan produksi pangan.
Terkait gangguan kera yang merusak tanaman pertanian, Pemprov Jawa Tengah akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut. Pemerintah memilih langkah pengendalian yang sesuai aturan tanpa membunuh satwa liar.
Daerah Sentra Pangan Minta Dukungan Infrastruktur
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah di wilayah Solo Raya menyampaikan dukungan terhadap program penguatan ketahanan pangan.
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyebut daerahnya masih mencatat surplus produksi beras. Namun, ia berharap pemerintah memberikan insentif khusus bagi daerah yang berperan sebagai sentra produksi pangan.
Sementara itu, Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menilai pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi menjadi kebutuhan penting untuk menjaga produktivitas lahan pertanian.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sendiri telah menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek selama lima tahun. Pada tahun pertama, pemerintah membangun sekitar 293 sumur dan menambah 253 sumur pada tahun berikutnya.
Dukungan peningkatan infrastruktur irigasi juga menjadi perhatian Bupati Boyolali, Agus Irawan. Menurutnya, perbaikan jaringan irigasi akan membantu petani meningkatkan frekuensi panen di kawasan Merapi-Merbabu yang saat ini masih terbatas satu hingga dua kali panen dalam setahun.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mencari solusi atas gangguan kera yang kerap merusak tanaman sayuran di kawasan pertanian lereng Merapi-Merbabu.
Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto, memastikan kondisi pangan di daerahnya masih aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton. Daerah tersebut juga memiliki cadangan beras pemerintah daerah sekitar 57 ribu ton serta stok Bulog sekitar 3.500 ton.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi El Nino skala kecil melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis mampu menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau.
