SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memperkuat program pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program pembinaan agar pelaku usaha mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah tantangan ekonomi global.
Menurut Ahmad Luthfi, saat ini Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta UMKM yang tersebar di berbagai sektor usaha. Jumlah tersebut menjadi kekuatan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Karena itu, kami terus memberikan pembinaan agar pelaku usaha semakin kuat dan mampu berkembang,” ujar Ahmad Luthfi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Senin (8/6/2026).
Dorong UMKM Naik Kelas
Pemprov Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada keberlangsungan usaha, tetapi juga mendorong UMKM untuk naik kelas melalui berbagai program strategis.
Pemerintah daerah memberikan akses permodalan yang lebih luas, memperkuat pendampingan usaha, meningkatkan kualitas kemasan produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar domestik maupun internasional.
Selain itu, Pemprov Jateng juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk masuk ke rantai pasok ekspor melalui peningkatan kualitas produk dan penguatan standar produksi.
Menurut Luthfi, kualitas produk menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Perkuat Kolaborasi dengan BI dan OJK
Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap harga bahan baku dan biaya produksi, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan berbagai pihak.
Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, pelaku usaha, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas usaha mikro dan kecil.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar rupiah.
“Kami harus membangun kerja sama dengan BI, OJK, perbankan, dan pelaku usaha agar dapat menghadapi tantangan ekonomi secara bersama-sama,” katanya.
UMKM Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Pemprov Jawa Tengah optimistis sektor UMKM akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai jutaan unit, sektor ini berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan pendampingan, akses pembiayaan, inovasi produk, dan perluasan pasar, pemerintah daerah menargetkan semakin banyak UMKM yang mampu berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan berdaya saing tinggi.
