ACEH– Pemerintah melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh meminta seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota mempercepat penyaluran dana stimulan rumah sekaligus mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana.
Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menegaskan percepatan tersebut harus segera dilakukan karena masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana di Aceh akan berakhir pada 30 Juli 2026.
“Saya meminta seluruh jajaran BPBD mengakselerasi penyerapan dana stimulan dan mempercepat progres pembangunan Huntap. Hindari penundaan, lakukan jemput bola agar hak masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu,” ujar Safrizal ZA, Rabu (15/7/2026).
Menurut Safrizal, percepatan penyaluran bantuan dan pembangunan rumah menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana. Dengan langkah tersebut, masyarakat dapat kembali menempati rumah yang layak sesuai target pemerintah.
Berdasarkan data Satgas PRR hingga 14 Juli 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan dana stimulan sebesar Rp653,7 miliar kepada BPBD di Aceh. Dari total anggaran tersebut, pemerintah telah mentransfer Rp570,03 miliar langsung ke rekening masyarakat penerima manfaat.
Meski demikian, realisasi penggunaan dana stimulan di seluruh Aceh baru mencapai Rp240.576.246.500. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mempercepat penyerapan anggaran sebelum masa transisi pemulihan berakhir.
Data Satgas PRR juga menunjukkan Kabupaten Aceh Tamiang mencatat realisasi belanja dana stimulan tertinggi dengan nilai mencapai Rp140,9 miliar. Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues mencatat realisasi terendah sehingga menjadi perhatian khusus Satgas PRR untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi.
Selain fokus pada penyaluran dana stimulan, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 12.671 unit Huntap di seluruh Aceh. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 398 unit masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 85 unit telah rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat.
Safrizal meminta seluruh BPBD kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, serta pihak terkait agar penyaluran bantuan dan pembangunan Huntap berjalan sesuai jadwal.
“Percepatan ini sangat penting agar masyarakat terdampak segera memperoleh haknya dan dapat menempati rumah yang layak sebelum masa transisi pemulihan berakhir,” tegas Safrizal.
