JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki pola kemitraan yang mereka nilai belum berjalan secara setara.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng, menyampaikan langsung keluhan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Syawaludin, para mitra dapur kerap menjadi pihak yang menerima konsekuensi ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun dugaan keracunan makanan.
“Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” ujarnya di hadapan anggota Komisi IX DPR.
Ia menjelaskan bahwa para mitra menyediakan fasilitas dapur dan sarana pendukung untuk menjalankan program MBG. Namun, ketika terjadi kasus keracunan makanan, pengelola dapur justru menerima sanksi berupa penghentian sementara operasional.
“Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang terluka. Di dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” katanya.
Syawaludin menilai mekanisme tersebut tidak mencerminkan hubungan kemitraan yang adil. Karena itu, pihaknya meminta DPR RI membantu mendorong evaluasi terhadap pola kerja sama antara BGN dan para mitra penyelenggara dapur MBG.
Ia menegaskan bahwa asosiasi menginginkan adanya pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional agar seluruh pihak memiliki peran yang jelas ketika menghadapi persoalan di lapangan.
“Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang di-suspend,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Syawaludin juga menyampaikan peringatan bahwa para pengelola dapur siap menghentikan operasional secara nasional apabila pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap sistem kemitraan yang berlaku.
“Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila aspirasi para mitra tidak mendapat respons, asosiasi siap mengambil langkah tegas dengan menghentikan layanan dapur MBG di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap pola kemitraan yang dinilai merugikan.
