JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 setelah pemerintah memangkas alokasi anggaran program tersebut. BGN kini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dan perluasan manfaat ke wilayah terpencil dibandingkan menambah dapur baru secara besar-besaran.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan perubahan kebijakan tersebut dilakukan menyusul penyesuaian anggaran MBG dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026.
Menurut Nanik, fokus utama program saat ini bukan lagi mengejar target ambisius menjangkau 83 juta penerima manfaat dalam waktu singkat, melainkan memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi mampu memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” ujar Nanik.
Baca juga: Prabowo Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Pastikan Standar Gizi dan Operasional Berjalan Optimal
Selain meningkatkan kualitas operasional dapur, BGN juga akan mengarahkan distribusi manfaat program kepada anak-anak dan kelompok rentan yang berada di daerah terpencil. Langkah tersebut dinilai penting karena masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan layanan pendukung lainnya.
Saat ini, lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, BGN akan melakukan pemetaan wilayah guna mengetahui daerah yang telah memiliki kapasitas dapur memadai. Dengan demikian, usulan pembangunan dapur baru dapat dibatasi sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap belanja negara sekaligus memastikan keberlanjutan program di tengah kondisi fiskal yang semakin menantang.
Selain mengandalkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BGN juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta. Dukungan tersebut dapat berasal dari hibah maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Baca juga: 17 SPPG di Jawa Timur Disanksi BGN, Emil Dardak Tegaskan Evaluasi Ketat Menu MBG Ramadan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diperkenalkan sejak masa kampanye Pemilihan Presiden 2024. Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran besar untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi puluhan juta anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.
Meski demikian, sejak mulai berjalan pada Januari 2025, program tersebut menghadapi berbagai tantangan. Selain menjadi perhatian pelaku pasar dan investor terkait dampaknya terhadap defisit anggaran negara, pelaksanaan MBG juga menghadapi sejumlah persoalan tata kelola dan pengawasan.
Sorotan terhadap program semakin menguat setelah muncul dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Di sisi lain, sejumlah laporan keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG turut memunculkan kekhawatiran mengenai standar keamanan pangan di lapangan.
Berdasarkan data Network for Education Watch, sekitar 33 ribu anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG hingga April 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mengalihkan fokus dari percepatan ekspansi menuju penguatan kualitas layanan, pengawasan operasional, dan keamanan pangan.
Melalui strategi baru tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil Indonesia.
