SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pertamina mempercepat distribusi biosolar subsidi untuk mengatasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain memperkuat distribusi, Pertamina juga menambah alokasi biosolar subsidi bagi Jawa Timur agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan, lonjakan antrean tidak terjadi karena stok biosolar di depo menipis. Menurutnya, peningkatan pembelian yang berlangsung di luar pola normal membuat distribusi dari depo menuju SPBU membutuhkan penyesuaian.
“Ketika pembelian meningkat secara bersamaan melebihi kebiasaan, distribusi membutuhkan waktu. Jadi, jika stok di SPBU habis, bukan berarti stok di depo juga kosong,” kata Emil di Surabaya, Selasa (30/6/2026).
Untuk menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina meningkatkan kuota biosolar subsidi Jawa Timur sekitar 6 hingga 8 persen. Dengan penambahan tersebut, kuota biosolar naik dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 juta kiloliter.
Emil menilai tantangan utama saat ini terletak pada kecepatan distribusi dari depo menuju SPBU. Karena itu, Pemprov Jatim meminta Pertamina mengerahkan armada mobil tangki tambahan agar pasokan lebih cepat sampai ke titik penjualan.
Menurut Emil, jumlah armada tambahan masih terbatas sehingga Pertamina memprioritaskan distribusi ke jalur logistik strategis, terutama kawasan pelabuhan. Langkah tersebut bertujuan menjaga kelancaran distribusi barang dan mencegah gangguan terhadap pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur menunjukkan sejak 23 Juni 2026 sebanyak 12 unit mobil tangki khusus biosolar mulai beroperasi untuk memperkuat distribusi menuju kawasan pelabuhan dan pintu tol. Armada tersebut difokuskan mengatasi lonjakan permintaan, terutama di wilayah Surabaya Raya yang mengalami antrean cukup panjang.
Emil optimistis penambahan kuota dan percepatan distribusi mampu memenuhi kebutuhan biosolar subsidi masyarakat. Namun, jika antrean masih terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan evaluasi bersama Pertamina, BPH Migas, dan Kementerian ESDM guna mencari solusi yang lebih efektif.
Menurutnya, tambahan kuota menjadi 2,7 juta kiloliter dan penguatan armada distribusi seharusnya mampu mengurangi antrean di SPBU. Pemerintah akan terus memantau kondisi di lapangan agar pasokan biosolar subsidi tetap terjaga dan aktivitas masyarakat maupun sektor logistik tidak terganggu.
