FALIHMEDIA.COM | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah tegas untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayahnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas kini menjadi isu darurat yang harus segera ditangani lintas sektor. Ia menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang jauh melampaui jumlah korban akibat bencana alam di Jawa Barat.
“Data menunjukkan, korban meninggal akibat bencana alam mencapai 74 orang, sedangkan korban kecelakaan lalu lintas lebih dari 3.300 jiwa. Artinya, persoalan keselamatan di jalan jauh lebih genting,” ujar Dedi Mulyadi saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Tambang di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar akan mendirikan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi mobil derek, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli penerangan jalan umum (PJU), serta tim medis dan keamanan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan insiden di jalan raya.
Selain itu, pengawasan terhadap truk over dimension dan over loading (ODOL) juga akan diperketat. Pemprov Jabar berencana menerapkan sistem uji KIR baru mulai tahun 2026, di mana uji kelayakan kendaraan dilakukan di bengkel resmi bersertifikat.
“Mulai 2026, semua registrasi KIR dilakukan di bengkel bersertifikat. Jika terjadi kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan, maka bengkel tersebut ikut bertanggung jawab,” tegas Dedi.
Pemprov Jabar juga akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan angkutan darat bekerja sama dengan Organda Jawa Barat, untuk memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan nasional.
“Tidak boleh ada lagi kendaraan kanibal atau modifikasi bodi tanpa standar. Semua armada harus tertata dan terawasi,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data terbaru, masih banyak jembatan yang kondisinya dinilai kurang layak dan memerlukan perbaikan segera.
“Kami menemukan banyak jembatan yang tidak dalam kondisi ideal. Karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jembatan akan menjadi prioritas kami,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyesuaikan standar kualitas jalan sesuai karakteristik wilayah, baik untuk kawasan pegunungan, industri, pertanian, maupun pesisir, agar keamanan dan kenyamanan pengguna jalan semakin optimal.
