JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari persiapan Sidang Tahunan MPR 2026 hingga konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai arah pembangunan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto dan Eddy Soeparno hadir dalam pertemuan tersebut. Muzani menyebut pembicaraan berlangsung dalam suasana hangat, santai, dan penuh substansi.
“Diskusi dan pembicaraan berlangsung cukup intens, rileks, dan substantif,” ujar Muzani usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca juga: Polres Sumenep Bekali 9 Personel Lewat Sidang BP4R Jelang Pernikahan
Muzani menjelaskan, pertemuan itu memiliki beberapa agenda utama. Pertama, pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan sekaligus konsultasi dengan Presiden sebagai bagian dari komunikasi antarlembaga negara.
Agenda kedua membahas persiapan Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri sidang sekaligus menyampaikan laporan tahunan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja lembaga-lembaga negara.
“Kedatangan kami hari ini untuk mengundang Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara agar menyampaikan laporan tahunan di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Muzani.
Baca juga: Guru dan Mahasiswa Ungkap Dampak MBG dalam Sidang Uji Materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi
Selain itu, MPR juga mengundang Presiden menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus, sekaligus Hari Ulang Tahun MPR pada 29 Agustus. Kedua agenda tersebut rencananya akan digelar dalam satu rangkaian acara pada 29 Agustus 2026.
Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR juga menyerahkan konsep terbaru Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden. Dokumen tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari draf yang sebelumnya disusun tim MPR.
Menurut Muzani, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pembahasan PPHN dan mendukung penyempurnaannya melalui mekanisme konstitusional yang berlaku di MPR.
Baca juga: MPR Hormati Sikap SMAN 1 Pontianak, Final LCC 4 Pilar Kalbar 2026 Tidak Diulang
“Pada kesempatan ini kami menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden Republik Indonesia dan mendiskusikan sejumlah hal yang berkaitan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Muzani menambahkan, Presiden berpandangan bahwa PPHN perlu menjadi pedoman pembangunan jangka panjang yang melampaui masa jabatan satu pemerintahan. Karena itu, Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada MPR untuk menetapkan PPHN melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
“PPHN tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga menjadi arah pembangunan yang berkesinambungan bagi pemerintahan berikutnya. Presiden menyerahkan penetapannya kepada mekanisme di MPR,” jelas Muzani.
Baca juga: MPR Tegur Juri LCC Empat Pilar Kalbar, Final Lomba Diputuskan Diulang
Melalui pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan pimpinan MPR menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam memperkuat sistem ketatanegaraan, menjaga kesinambungan pembangunan nasional, serta mempersiapkan agenda konstitusional yang akan berlangsung sepanjang Agustus 2026.
