SEMARANG – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Purbaya melakukan peninjauan saat mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan mendapat dukungan pengelolaan APBN yang sehat serta akuntabel.
Hingga Semester I 2026, APBN di Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang positif di tengah dinamika ekonomi nasional. Pendapatan negara telah mencapai 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar 52,06 persen dari pagu yang telah ditetapkan.
Baca juga: Guru dan Mahasiswa Ungkap Dampak MBG dalam Sidang Uji Materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi
Purbaya menegaskan APBN terus menjalankan fungsi strategis sebagai instrumen utama untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan fiskal tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,89 persen melalui kontribusi sektor industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah.
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Sabtu (4/7/2026).
Purbaya juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Jawa Tengah yang terus mengawal pelaksanaan APBN dan memastikan berbagai program prioritas pemerintah berjalan efektif. Ia menilai keberhasilan program nasional memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor CPO, Negara Disebut Rugi Pajak dan Devisa
Selain itu, Purbaya menegaskan pemerintah harus menjaga APBN sebagai instrumen fiskal yang sehat, adaptif, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan realisasi belanja APBD agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya turut menyoroti inovasi digitalisasi penerimaan daerah yang dikembangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah. Salah satu inovasi tersebut berupa implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur, Kabupaten Blora, yang menjadi proyek percontohan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penerimaan daerah.
Menurut Purbaya, pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola keuangan daerah menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah berharap inovasi tersebut dapat diterapkan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
