SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 2025 menyoroti sejumlah persoalan di sektor pendidikan dan kesehatan yang belum mencapai target kinerja.
Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus LKPJ DPRD Jatim, Khusnul Arif, menyampaikan sektor pendidikan dan kesehatan mendominasi daftar indikator kinerja daerah (IKD) yang gagal memenuhi target sepanjang 2025.
“Dari total 166 IKD, terdapat 15 indikator yang belum tercapai. Urusan pendidikan menjadi yang terbanyak dengan enam IKD, disusul sektor kesehatan sebanyak tiga IKD,” ujar Khusnul Arif dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (11/5/2026).
Baca juga: DPRD Sumenep Gelar Paripurna LKPJ 2025, Pansus Beri Rekomendasi Perbaikan Kinerja Pemda
Selain pendidikan dan kesehatan, enam indikator lain yang belum tercapai berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, energi, pengawasan, dan investasi.
Pansus DPRD Jatim memberikan perhatian khusus terhadap capaian kompetensi minimum siswa di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dipaparkan, persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar literasi membaca hanya mencapai 49,89 persen dari target 59,94 persen.
Sementara itu, capaian numerasi siswa juga belum memenuhi target. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya mencatat realisasi 46,30 persen dari target 54,92 persen.
Selain kompetensi siswa, DPRD Jatim juga menyoroti indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yang belum sesuai target. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi HLS sebesar 13,44 tahun, lebih rendah dibanding target 13,54 tahun.
Khusnul Arif yang akrab disapa Mas Pipin juga mengkritisi stagnasi indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tidak mengalami peningkatan signifikan selama empat tahun terakhir.
Baca juga: Bupati Sumenep Paparkan LKPJ 2024, Pendapatan Daerah Lampaui Target
“Rata-rata Lama Sekolah masih berada di angka 8,39 tahun atau setara kelas VIII SMP selama periode 2022 hingga 2025,” ungkap legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Di sektor kesehatan, Pansus DPRD Jatim menemukan capaian penanganan penyakit menular dan layanan kesehatan gratis juga belum optimal. Tingkat keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB) hanya mencapai 88,17 persen atau di bawah target minimal 89 hingga 90 persen.
Selain itu, cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) baru mencapai 30,65 persen dari target 36 persen.
“Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sektor pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki IPM lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD Jatim meminta Dinas Pendidikan segera menyusun Peta Jalan Aksesibilitas Pendidikan Menengah 2025–2029. Dokumen tersebut harus memuat strategi penanganan defisit daya tampung SMA dan SMK negeri di berbagai daerah.
Pansus juga mendorong Pemprov Jatim memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta dan madrasah melalui skema Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Provinsi (BPOPP) yang lebih tepat sasaran berbasis data kemiskinan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga perlu menetapkan target RLS yang lebih ambisius dalam RKPD 2027, minimal setara kelas IX SMP dan disertai strategi konkret yang terukur,” pungkasnya
