SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga menyentuh 0,29 persen pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.
Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026 menunjukkan tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berlangsung konsisten dalam lima tahun terakhir.
Pada 2020, angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur masih berada di level 4,55 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian menurunkannya secara bertahap hingga mencapai 0,29 persen pada 2025 atau turun sebesar 4,26 persen poin.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan program pembangunan dan perlindungan sosial berjalan efektif serta tepat sasaran.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Ini membuktikan intervensi yang tepat sasaran dan sinergi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).
Khofifah menjelaskan tren penurunan kemiskinan ekstrem terus bergerak positif setiap tahun. Pada 2021, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen. Selanjutnya, angka itu kembali turun menjadi 1,80 persen pada 2022, lalu 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut semakin penting karena berlangsung di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem berubah secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Artinya, program pengentasan kemiskinan berjalan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Pemprov Jawa Timur juga mencatat perbaikan sejumlah indikator ekonomi lainnya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 mencapai 9,30 persen atau turun dibanding Maret 2025 sebesar 9,50 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur pada Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Khofifah menyebut peningkatan kualitas pendidikan vokasi ikut mendukung penurunan pengangguran. Tingkat pengangguran lulusan SMK di Jawa Timur turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen.
“Lulusan SMK kini semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menunjukkan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” katanya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jawa Timur tetap tumbuh positif. Data BPS per 5 Mei 2026 mencatat ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Jawa Timur juga memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.
Khofifah menegaskan keberhasilan tersebut lahir dari kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, hingga relawan sosial.
Pemprov Jawa Timur juga terus memperkuat berbagai program strategis seperti perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah harus menghadirkan pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki ketahanan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, hingga masa depan yang lebih sejahtera.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan,” pungkasnya.
