SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerapkan strategi baru untuk mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. Langkah ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Strategi tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Strategi Percepatan Pelunasan dan Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2026 yang berlangsung di Kecamatan Giligenting, Selasa (21/7/2026).
Mengusung tema “Membangun Masa Depan Daerah Melalui Kepatuhan Pajak”, kegiatan ini melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat pemungut pajak. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
Baca juga: Pemerintah Percepat Izin Tiga Proyek Migas Strategis di Jatim dan Jateng, Targetkan Produksi Energi Naik
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sumenep, Akhmad Sugiharto, mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perpajakan agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lebih awal memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk melakukan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan masyarakat dapat terus meningkat.
“Target kami bukan sekadar tercapainya angka penerimaan. Yang lebih penting adalah membangun budaya kepatuhan pajak yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan karena tekanan. Ketika budaya itu terbentuk, PAD akan meningkat secara berkelanjutan dan pembangunan daerah memiliki fondasi yang semakin kuat,” ujar Akhmad Sugiharto.
Baca juga: Pemkab Sumenep Genjot Transformasi Digital Lewat HLM TP2DD dan VIRAL Sumenep 2025
Ia menjelaskan, percepatan pelunasan PBB-P2 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan daerah, tetapi juga menjadi strategi memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Sumenep agar semakin mandiri dalam membiayai pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, Bapenda Sumenep memfokuskan program pada empat sasaran utama, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pelunasan PBB-P2 Tahun 2026, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi memandang pajak hanya sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk investasi bersama untuk mendukung pembangunan daerah.
Baca juga: Samsat Sumenep dan Satlantas Gelar Operasi Gabungan, Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan
“Percepatan pembangunan ini nantinya juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Giligenting Akhmad Hidayat menegaskan keberhasilan program percepatan pelunasan PBB-P2 membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintahan, terutama pemerintah desa yang berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kecamatan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah desa agar penyampaian SPPT dan proses pelunasan PBB-P2 dapat berlangsung tepat waktu.
Baca juga: Pemkab Sumenep Genjot Literasi Keuangan 2026, TPAKD Sosialisasikan Produk Perbankan dan Asuransi
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah desa agar penyampaian SPPT berjalan tepat waktu dan pelunasan PBB dapat dipercepat. Ketika masyarakat sadar pajak, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang semakin nyata,” tegas Akhmad Hidayat.
Bapenda Sumenep optimistis strategi yang mengedepankan kolaborasi, edukasi, serta peningkatan kualitas pelayanan akan mempercepat realisasi pelunasan PBB-P2 Tahun 2026 sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sumenep.
