JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) Gaza di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Forum tersebut merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menerima undangan resmi untuk menghadiri pertemuan BoP. Selain menghadiri forum tersebut, Presiden juga menjadwalkan penandatanganan kesepakatan tarif dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama pemerintah Amerika Serikat.
“Presiden akan menghadiri meeting BoP. Atas koordinasi kedua negara, insya Allah juga ada penandatanganan terkait tarif dagang dengan pemerintah AS,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Setelah agenda BoP, Presiden Prabowo langsung melanjutkan pertemuan bilateral untuk meneken kerja sama tarif dagang tersebut.
Keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace memunculkan pro dan kontra di dalam negeri. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut dapat memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia.
Beberapa pekan sebelum keberangkatan ke Washington, Presiden Prabowo memanggil sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri serta diplomat senior ke Istana Merdeka. Istana menyatakan pertemuan itu membahas arah kebijakan global Indonesia.
Namun, laporan media Australia, ABC News, mengonfirmasi bahwa salah satu yang dibahas berkaitan dengan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, termasuk tokoh yang menyampaikan catatan kritis. Ia menyoroti struktur BoP yang berbeda dari mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa,
kepemimpinan Donald Trump tanpa batas waktu, serta keterlibatan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tanpa kehadiran perwakilan Palestina.
Baca juga: Presiden Prabowo Hadiri Puncak Satu Abad NU di Malang, Tegaskan NU Pilar Persatuan NKRI
Dino menyarankan pemerintah mengevaluasi keanggotaan Indonesia apabila BoP mengurangi peran PBB atau bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia dan hukum internasional.
Ia juga menegaskan agar pemerintah tidak menyetujui kewajiban iuran sebesar 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota permanen. Menurutnya, jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding kontribusi Indonesia di ASEAN maupun PBB.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menilai partisipasi Indonesia dalam BoP sebagai langkah strategis. Dengan munculnya inisiatif baru di luar kerangka PBB, pemerintah memilih hadir langsung dalam forum tersebut agar Indonesia dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Langkah ini sekaligus menandai babak baru hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat, terutama melalui rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang berfokus pada penyesuaian tarif perdagangan kedua negara.
Keputusan Presiden Prabowo menghadiri BoP dan meneken kesepakatan tarif dagang diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik dan parlemen dalam beberapa waktu ke depan.
