JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai politik di luar pemerintahan.
Aria Bima menegaskan sikap PDIP tersebut merupakan bagian dari fungsi kritik dan check and balances dalam sistem demokrasi. Menurutnya, keberadaan partai di luar pemerintah justru menjadi bentuk dukungan terhadap jalannya pemerintahan dengan cara yang berbeda.
“Yang disampaikan Pak Prabowo tadi sebenarnya marwah PDI Perjuangan adalah kata lain kritis di dalam konteks check and balances itu juga membela pemerintah. Tetapi dengan cara yang benar,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Politikus yang akrab disapa Bimo itu menjelaskan, membela pemerintah dengan cara yang benar berarti tetap berpijak pada konstitusi, ideologi negara, dan kepentingan rakyat.
Baca juga: MPR Hormati Sikap SMAN 1 Pontianak, Final LCC 4 Pilar Kalbar 2026 Tidak Diulang
Menurut dia, ketiga prinsip tersebut akan terus menjadi landasan PDIP dalam mengawal serta mengawasi kebijakan pemerintah.
“Ini saya kira yang hari ini dipertegas oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyadari akhirnya penting juga marwah reformasi adanya partai politik atau adanya fraksi di DPR ini yang tidak masuk dalam lingkaran pemerintah,” ujarnya.
Aria Bima menilai keberadaan oposisi merupakan tradisi penting dalam demokrasi. Partai politik, kata dia, perlu berani mengambil posisi di luar pemerintahan apabila calon yang diusung kalah dalam kontestasi politik.
Ia menyebut sikap tersebut bukan hal baru bagi PDIP. Sebelumnya, partai berlambang banteng itu juga pernah berada di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Karena PDI misalnya pernah dua kali di dalam pemerintahan begitu ya. Dua kali di zaman Pak SBY misalnya di luar pemerintahan. Apapun parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung posisi PDIP dalam pidato penutupan rapat paripurna DPR RI yang berlangsung sekitar satu jam 40 menit.
Baca juga: PDIP Resmi Dukung Achmad Fauzi dan KH Imam Hasyim untuk Pilkada Sumenep 2024
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku sebenarnya ingin seluruh partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Namun, ia menilai demokrasi tetap membutuhkan kekuatan oposisi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pemerintahan.
“Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah saya mengerti itu, sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih ke PDIP,” kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menilai keberadaan oposisi penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan memastikan sistem check and balances berjalan dengan baik di Indonesia.
