JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam pengembangan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Kedua tersangka yang ditahan yakni Titin, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Angga yang berstatus pihak swasta. Keduanya terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye saat keluar dari Gedung KPK di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Petugas kemudian membawa kedua tersangka menggunakan mobil tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan dugaan suap untuk menutupi temuan audit BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Salah satu proyek yang menjadi fokus penyidikan adalah pengadaan smart board atau perangkat papan pintar yang dilaksanakan di daerah tersebut.
“Sejauh ini berkaitan dengan upaya menutup temuan-temuan BPK terkait pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya pengadaan smart board,” ujar Budi.
Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK mengamankan total 11 orang. Enam orang diamankan pada operasi sebelumnya, sedangkan lima orang lainnya merupakan pihak yang baru diamankan dalam OTT terbaru.
Lima orang yang diamankan dalam operasi terbaru diketahui berstatus ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK menduga terdapat aliran dana suap dari pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada oknum di lingkungan BPK. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci jumlah uang yang diduga mengalir dalam praktik suap tersebut.
Penyidik masih terus mendalami peran masing-masing pihak serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan suap yang sama. Mereka adalah Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan bupati bernama Adi Triyadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyeret sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam upaya memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan negara. KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
