KALIMANTAN TIMUR – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur. Desakan itu muncul setelah kebakaran meluas dan asap mulai mengganggu kualitas udara serta aktivitas masyarakat.
Hetifah, yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, menyebut data BPBD mencatat 413 titik karhutla di Kaltim. Luas lahan yang terbakar mencapai 936,95 hektare.
Menurut Hetifah, kondisi tersebut tidak lagi sekadar persoalan pemadaman api. Ketika asap menurunkan kualitas udara dan membatasi jarak pandang, pemerintah perlu memperkuat langkah perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan warga.
“Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
DPR Dorong Evaluasi Status Kedaruratan Karhutla
Hetifah meminta pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG, serta instansi terkait segera mengevaluasi kondisi karhutla di lapangan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu situasi semakin parah sebelum meningkatkan kesiapsiagaan.
“Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk,” ujarnya.
Ia menilai penetapan status kedaruratan harus mengacu pada data dan tingkat ancaman di masing-masing wilayah. Namun, pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi lebih awal untuk mencegah dampak karhutla semakin meluas.
“Status tersebut tentu harus ditetapkan berdasarkan data dan tingkat ancaman, tetapi prinsipnya adalah lebih baik meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal daripada terlambat merespons ketika dampaknya sudah meluas,” katanya.
Sekolah Diminta Siapkan Protokol Saat Udara Memburuk
Selain penanganan kebakaran, Hetifah meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan protokol khusus bagi sekolah ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Ia menekankan keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Sekolah, kata dia, perlu membatasi aktivitas luar ruang, menyediakan masker yang sesuai, serta memantau kualitas udara secara berkala.
“Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan,” ucapnya.
Meski demikian, Hetifah tidak meminta pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh secara seragam di seluruh Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut perlu menyesuaikan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah.
Fasilitas Kesehatan Perlu Siaga
Politikus Partai Golkar itu juga meminta fasilitas kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi kenaikan kasus gangguan pernapasan akibat asap karhutla.
Hetifah meminta perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak buruk asap.
“Saya juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan, dengan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan,” tuturnya.
Kutai Barat Catat Luas Karhutla Terbesar
Data BPBD Kaltim per Rabu (19/8/2026) menunjukkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mencatat luas lahan terbakar terbesar. Kebakaran di wilayah tersebut mencapai 269,34 hektare dari 70 titik kejadian.
Sementara itu, Kabupaten Paser mencatat jumlah titik karhutla terbanyak dengan 85 titik. Kota Samarinda menyusul dengan 75 titik, sedangkan Kutai Barat memiliki 70 titik.
Plh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto mengatakan karhutla telah melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim. Wilayah dengan karakteristik daerah yang luas, seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi perhatian BPBD.
“Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim, dan Kukar,” kata Sugeng saat diwawancarai pada Kamis (20/8/2026).
Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Karhutla
Hetifah mendorong pemerintah memperkuat pemadaman sekaligus pencegahan karhutla. Menurutnya, petugas perlu segera memverifikasi setiap titik panas atau hotspot agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani,” ujarnya.
Ia mengingatkan periode kering masih berlangsung. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka menengah, bukan hanya memadamkan api yang muncul saat ini.
“Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini,” tuturnya.
