SURABAYA – Jawa Timur memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri kehutanan nasional. Provinsi ini bahkan menempati posisi kedua sebagai kekuatan ekonomi kehutanan terbesar di Indonesia setelah Riau.
Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, menyampaikan capaian tersebut saat menghadiri pembukaan Indowood Expo 2026 di Surabaya, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, pertumbuhan sektor kehutanan di Jawa Timur lahir dari kuatnya ekosistem industri yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.
Saat ini, Jawa Timur memiliki sedikitnya 1.322 unit industri pengolahan kayu yang berperan sebagai motor penggerak ekonomi kehutanan daerah.
“Produk domestik bruto (PDB) sektor kehutanan Jawa Timur menempati posisi kedua secara nasional setelah Provinsi Riau. Padahal, kami tidak memiliki kawasan hutan seluas daerah lain,” kata Jumadi.
Ia menjelaskan, masyarakat Jawa Timur menghasilkan kayu rakyat sekitar 3,5 hingga 4 juta meter kubik setiap tahun. Jumlah tersebut jauh melampaui produksi kayu yang dikelola Perhutani yang berada pada kisaran 500 ribu meter kubik per tahun.
Selain mengandalkan produksi lokal, industri pengolahan kayu di Jawa Timur juga menyerap pasokan kayu dari luar Pulau Jawa yang volumenya mencapai sekitar 100 ribu meter kubik setiap tahun.
Jumadi menegaskan bahwa kekuatan sektor kehutanan Jawa Timur tidak bertumpu pada luas kawasan hutan, melainkan pada produktivitas masyarakat dan berkembangnya industri berbasis kayu.
“Hutan di Jawa Timur mencapai sekitar 1.361.142 hektare dan luasnya belum mencapai 30 persen dari total wilayah. Namun sektor kehutanan tetap mampu tumbuh kuat karena dukungan hutan rakyat dan industri pengolahan,” ujarnya.
Menurutnya, dominasi produksi kayu rakyat menunjukkan peran strategis masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sektor kehutanan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu dan furnitur.
Pemprov Jatim Kembangkan Sistem Pelacakan Kayu Berbasis Geolokasi
Untuk meningkatkan daya saing produk kayu di pasar internasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini mengembangkan sistem tata kelola dan pelacakan kayu rakyat berbasis geolokasi.
Sistem tersebut akan membantu pelaku usaha memenuhi standar dan regulasi yang diterapkan Uni Eropa terkait asal-usul produk kayu serta aspek keberlanjutan pengelolaannya.
“Kami mengembangkan sistem ini untuk mendukung hutan rakyat agar memenuhi persyaratan yang diminta Uni Eropa,” jelas Jumadi.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mempercepat program sertifikasi hutan rakyat yang mencakup lahan seluas sekitar 617 ribu hektare. Pemerintah menggandeng kalangan akademisi untuk memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai standar legalitas dan keberlanjutan.
Indowood Expo 2026 Perkuat Industri Kayu dan Furnitur Nasional
Jumadi menilai penyelenggaraan Indowood Expo 2026 menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan investor di sektor kehutanan.
Menurutnya, pameran tersebut membuka peluang baru bagi industri kayu dan furnitur Jawa Timur untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.
“Indowood Expo menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri kayu dan furnitur nasional,” pungkasnya.
