Anggaran Pilkades Sampang 2026 Masih Dikaji, DPMD Perkirakan Kebutuhan Capai Rp30 Miliar

Diskusi DPMD dan DPRD Sampang mengenai perhitungan anggaran Pilkades 2026.
Pejabat DPMD dan Komisi I DPRD Sampang saat membahas estimasi anggaran Pilkades serentak 2026 di ruang rapat.

FALIHMEDIA.COM | SAMPANG – Besaran anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di Kabupaten Sampang hingga kini masih belum ditetapkan. Pemerintah daerah bersama DPRD tengah melakukan penghitungan ulang guna memastikan kebutuhan biaya penyelenggaraan pemilihan di ratusan desa.

Komisi I DPRD Sampang memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk meminta pemaparan rinci terkait kebutuhan anggaran Pilkades 2026 dari total 180 desa yang akan mengikuti pemilihan.

Kepala DPMD Sampang, Yudhi Adidarta, menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat menentukan angka final karena perhitungan masih berjalan.

“Estimasi sementara, jika Pilkades dilaksanakan pada 2026, dibutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar,” ungkapnya, Jumat (21/11/2025).

Ia merinci bahwa angka tersebut merupakan proyeksi awal berdasarkan jumlah total desa. Saat ini, DPMD kembali menghitung kebutuhan Pilkades untuk 143 desa yang masih dipimpin penjabat (Pj) dan wajib mengikuti pemilihan.

Yudhi menegaskan bahwa seluruh pembiayaan Pilkades harus diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa (DD) tidak diperkenankan menjadi sumber pendukung penyelenggaraan.

“Pernah ada usulan untuk menutup kekurangan dengan Dana Desa, tetapi hal itu ditolak oleh DPMD Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya sudah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp23 miliar. Namun setelah Pilkades ditunda, pos anggaran tersebut ikut direvisi.

Saat ini, penentuan besaran final masih menunggu rampungnya data teknis seperti jumlah tempat pemungutan suara, kebutuhan logistik pemilihan, serta biaya keamanan.

Ketua Komisi I DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya meminta DPMD menyusun kebutuhan anggaran secara detail sebelum dibawa ke pembahasan lebih lanjut.

“Angka Rp30 miliar itu baru hitungan kasar. Perlu penghitungan yang lebih rinci dan akurat,” ujarnya.

Rudi menambahkan, DPMD belum mengajukan angka final. Tanggal 24 November 2025 menjadi momentum penting untuk membahas lebih dalam kebutuhan anggaran Pilkades 2026.

Ia berharap pemerintah segera merampungkan rekap anggaran secara transparan dan komprehensif agar Pilkades serentak dapat berjalan lancar tanpa hambatan pendanaan.

Ikuti Kami Juga Google Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *