SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang mulai memperkuat pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membentuk Forum CSR sebagai mekanisme satu pintu untuk penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan.
Pemkab Sampang membahas pembentukan forum tersebut dalam rapat yang melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sampang.
Melalui forum itu, pemerintah daerah ingin meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sinkronisasi program CSR dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sampang, Ummi Hanik Laila, menjelaskan bahwa penguatan tata kelola CSR menjadi langkah penting di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Ummi Hanik, pemerintah daerah perlu membuka sumber pembiayaan alternatif di luar APBD agar program prioritas pembangunan tetap berjalan optimal.
“Forum CSR ini akan menjadi wadah koordinasi dan pelaporan sehingga seluruh kontribusi perusahaan dapat tercatat dengan baik, transparan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan Kabupaten Sampang,” ujar Ummi Hanik, Selasa (26/5/2026).
Ia mengungkapkan sejumlah perusahaan sebenarnya telah menyalurkan bantuan CSR dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah daerah belum mendokumentasikan seluruh kontribusi tersebut secara maksimal.
Karena itu, Pemkab Sampang menilai mekanisme satu pintu penting untuk memperkuat inventarisasi bantuan perusahaan sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban program CSR.
Pada tahun 2026, Pemkab Sampang memprioritaskan program CSR untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur daerah.
Pemkab Sampang berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sampang.
