FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memaparkan laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (2/9/2025). Aspirasi masyarakat yang dihimpun pada 22–29 Agustus lalu menyoroti persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan warga.
Fraksi PKB menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang sudah muncul sejak Januari.
“Respon pemerintah lambat, padahal kasus memuncak di Juli–Agustus. OPD harus hadir lebih cepat di tengah masyarakat,” ujar Juru Bicara PKB, M. Muhri.
Fraksi ini juga menyoroti kelangkaan pupuk dan ketimpangan pembangunan antara daratan dengan kepulauan, khususnya di Giligenting.
Fraksi NasDem mendorong percepatan aliran listrik di kepulauan yang dianggap sebagai hak dasar masyarakat.
“Sudah bertahun-tahun disuarakan, tapi belum terealisasi. Pemkab harus hadir mempercepat ketersediaannya,” tegas Samsiyadi.
Selain itu, NasDem juga meminta konsistensi penerapan Perda Perlindungan Nelayan serta evaluasi regulasi Pilkades yang dianggap merugikan calon non-petahana.
Sementara itu, Fraksi PAN menilai tingginya pengangguran dan kemiskinan sebagai masalah prioritas. Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy, mendorong langkah strategis dan holistik. PAN juga mengingatkan ancaman peredaran narkoba di kepulauan, sehingga BNNK diminta memperketat pengawasan di pelabuhan.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar hasil reses tidak berhenti pada seremonial semata.
“Aspirasi harus ditindaklanjuti dengan nyata,” kata Abd. Rahman.
PDIP menyoroti perbaikan jalan poros Mandala Dungkek, transportasi laut, penambahan daya listrik di Rubaru, serta dukungan modal bagi UMKM dan kelompok tani.
Fraksi Demokrat mengkritisi lambannya penanganan KLB campak yang telah merenggut 17 nyawa dari 2.000 kasus.
“Ledakan kasus ini bukti kelalaian pemerintah,” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi.
Selain kesehatan, Demokrat menyoroti pemerataan infrastruktur, termasuk jalan rusak di Lenteng, Pragaan, Batuputih, hingga akses ke Pantai Lombang.
Fraksi gabungan Gerindra-PKS juga menuntut pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan. Menurut Agus Hariyanto, pemerintah harus fokus pada perbaikan jalan, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, dan listrik di wilayah kepulauan. Fraksi ini juga meminta adanya ambulans laut, peningkatan beasiswa, pengendalian inflasi, serta pemberdayaan UMKM.
Adapun Fraksi PPP menyoroti pentingnya dukungan pada pendidikan berbasis keagamaan.
“Banyak pesantren dan madrasah kekurangan fasilitas. Pemkab harus membantu infrastruktur, beasiswa santri, dan ekonomi berbasis pesantren,” ungkap Juru Bicara PPP.
Selain itu, PPP juga menekankan layanan kesehatan ibu-anak serta distribusi pupuk yang lebih merata.
Seluruh fraksi DPRD Sumenep sepakat agar hasil reses kali ini tidak hanya menjadi catatan formalitas, tetapi benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan daerah.
