FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Kabupaten Sumenep sejak lama dikenal sebagai pusat kekayaan budaya di Jawa Timur, dengan tradisi seni yang masih hidup kuat baik di tingkat desa maupun di pusat kabupaten. Beragam kesenian tumbuh melalui komunitas lokal yang mempertahankan tradisi secara turun-temurun, sementara pusat pemerintahan menjadi panggung festival dan ruang apresiasi seni.
Hal ini disampaikan oleh Tim Riset Universitas Al Amien Prenduan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) pada Jumat (21/11/2025).
Diskusi tersebut menjadi bagian dari penelitian berjudul “Evaluasi Kebijakan Pendataan dan Pelestarian Produk Seni di Kabupaten Sumenep: Analisis Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan Publik Distributif“.
Menurut salah satu peneliti, Luthfatul Qibtiyah, masih terdapat sejumlah catatan penting terkait kebijakan pendataan dan pelestarian seni di Sumenep. Ia menekankan bahwa pertumbuhan kelompok seni yang terus meningkat setiap tahun belum didukung dengan sistem pendataan yang terpadu dan menyeluruh.
“Jumlah kelompok seni bertambah setiap tahun, namun belum diikuti oleh pendataan yang komprehensif,” jelas Luthfatul.
Ia menegaskan perlunya penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2018 agar pendataan dan pelestarian seni berjalan lebih terarah. Perbup tersebut nantinya mengatur alur pendataan, mekanisme pelatihan, pembagian peran antar instansi, pendanaan, hingga indikator keberhasilan pelestarian budaya.
Luthfatul juga mendorong penerapan sistem pendataan berjenjang mulai dari desa sebagai sumber data awal, kecamatan sebagai agregator, dan kabupaten sebagai pusat integrasi informasi. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi jenis seni yang rentan punah, menentukan arah program pelatihan, dan memastikan distribusi anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Pendataan yang sistematis akan membantu mengarahkan prioritas pelestarian dan pemerataan sumber daya,” tambahnya.
FGD tersebut turut dihadiri perwakilan dari Disbudporapar, Bappeda, Dinas Sosial, dan Diskominfo Kabupaten Sumenep.
