Anggaran MBG 2026 Berpotensi Dipangkas di Bawah Rp200 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahas efisiensi anggaran MBG 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JAKARTA – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 berpeluang kembali dipangkas hingga di bawah Rp200 triliun. Efisiensi tersebut disiapkan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan program.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran awal MBG tahun 2026 mencapai Rp330 triliun. Setelah melalui proses efisiensi, anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kemudian kembali dirampingkan menjadi sekitar Rp240 triliun.

Menurut Purbaya, angka tersebut masih memungkinkan untuk ditekan lebih rendah. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, terkait peluang meningkatkan efisiensi program tersebut.

“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp260-an triliun, terus menjadi Rp240-an triliun,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Purbaya mengatakan hasil pembahasan dengan pimpinan BGN menunjukkan adanya peluang untuk kembali melakukan penghematan.

“Sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an triliun,” ujarnya.

Anggaran MBG Tahun Depan Rp240 Triliun

Purbaya menjelaskan pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk program MBG pada tahun berikutnya.

Meski demikian, pemerintah masih membuka ruang efisiensi agar anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat ditekan. Salah satu cara yang dinilai dapat membantu adalah pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan program.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” tutur Purbaya.

Kemenkeu Awasi SPPG

Selain melakukan efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga ikut mengawasi pelaksanaan program MBG di daerah.

Purbaya mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif sekaligus mendorong perbaikan kinerja.

“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” pungkasnya.

FALIHMEDIA.com berkomitmen memberikan berita terkini, lugas dan akurat. Dukung keberlanjutan jurnalisme dengan mengikuti kami di: Google Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *