JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun. Angka tersebut mencatat pertumbuhan 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purbaya mengatakan pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan tersebut tanpa menambah jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak.
“Tidak ada pajak baru, belum ada juga rencana menaikkan tarif,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini memilih memperkuat sistem administrasi perpajakan sebagai strategi meningkatkan penerimaan negara. Kementerian Keuangan juga memperketat pengawasan, membenahi tata kelola, serta menutup berbagai celah yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Juli 2026 mencapai Rp1.969,6 triliun. Nilai tersebut tumbuh 18,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kendati belanja negara meningkat, pemerintah masih mampu menjaga defisit anggaran pada level terkendali. Hingga akhir Juli, defisit tercatat sebesar Rp235,6 triliun atau sekitar 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Waspada Pengajuan Anggaran Tambahan
Purbaya mengaku lega karena pemerintah masih mampu menjaga defisit di bawah satu persen PDB. Namun, ia juga mengantisipasi kemungkinan kementerian dan lembaga mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Menurutnya, rendahnya posisi defisit saat ini berpotensi mendorong sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk kebutuhan masing-masing.
“Kita senang dan deg-degan sebetulnya. Senangnya ternyata masih bisa dikendalikan,” ujar Purbaya.
Ia menyebut pemerintah perlu tetap berhati-hati terhadap potensi peningkatan pengajuan ABT agar kondisi fiskal tetap terkendali hingga akhir tahun.
Kemenkeu Rombak Ratusan Pejabat
Selain membahas kondisi penerimaan dan belanja negara, Purbaya mengungkapkan Kementerian Keuangan melakukan penyegaran terhadap jajaran pegawainya.
Sekitar 50 pejabat Eselon II di lingkungan Kemenkeu mengalami perubahan posisi. Kementerian juga melakukan perombakan terhadap sekitar 350 pegawai Eselon III.
Purbaya menjelaskan perubahan tersebut mencakup sejumlah jabatan fungsional di lingkungan direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Perubahan juga mencakup jajaran pengelola Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
Purbaya menilai rotasi dan mutasi pegawai merupakan bagian dari proses reorientasi organisasi yang berlangsung secara berkala.
“Ini kan biasa reorientasi, setahun sekali seperti itu, ada yang mutasi. Memang jamannya sekarang, jadi ini bukan hal yang khusus,” jelasnya.
