SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dugaan keracunan menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Terlebih, dugaan gangguan kesehatan akibat makanan dalam program MBG telah terjadi lebih dari satu kali di Jawa Timur.
“Ya ini sebenarnya Pak Ketua Satgas, Pak Wagub, yang tadi melakukan rapat konsolidasi dengan Tim Satgas MBG Jawa Timur. Pertama, sebagai pemerintah ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin,” kata Adhy saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).
Adhy menjelaskan, Satgas MBG Jawa Timur masih mendalami dugaan keracunan yang terjadi di Sidoarjo. Tim juga telah menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan tindak lanjut.
Menurut Adhy, pemerintah belum menentukan sanksi terhadap pihak terkait sebelum mengetahui penyebab pasti kejadian. Pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan untuk memastikan faktor yang memicu dugaan keracunan.
“Sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti. Apa sanksi, terutama sebetulnya adalah penyidikan dulu, penyelidikan, seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut,” ujarnya.
Pemprov Jatim Evaluasi Seluruh Dapur MBG
Pemprov Jatim tidak ingin kasus serupa kembali terjadi. Karena itu, pemerintah bersama Satgas MBG akan mengevaluasi pengelolaan dapur yang menyediakan makanan bagi penerima manfaat program tersebut.
Adhy mengatakan, pemerintah akan memanggil para pengusaha dan pengelola dapur MBG untuk memastikan mereka menjalankan seluruh aturan serta standar operasional prosedur (SOP).
“Pertama setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur. Kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” katanya.
Pemerintah juga akan memperkuat pemeriksaan terhadap proses pengolahan makanan, kondisi dapur, hingga penerapan standar keamanan pangan.
Adhy menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya bertindak setelah muncul persoalan. Pemeriksaan berkala harus berjalan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang berlaku.
“Dan tentu kita ke depan tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu baru ada punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” pungkasnya.
Penanganan Korban Keracunan Sidoarjo Berlanjut
Kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo sebelumnya menimpa ratusan santri setelah mereka mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Hingga Rabu (2/9/2026), tim terkait masih menangani para korban. Pemerintah juga terus mendalami penyebab kejadian melalui pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang.
Pemprov Jatim berharap evaluasi dan pengawasan rutin dapat mencegah kejadian serupa sekaligus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas makanan.
– Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dugaan keracunan menimpa ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Terlebih, dugaan gangguan kesehatan akibat makanan dalam program MBG telah terjadi lebih dari satu kali di Jawa Timur.
“Ya ini sebenarnya Pak Ketua Satgas, Pak Wagub, yang tadi melakukan rapat konsolidasi dengan Tim Satgas MBG Jawa Timur. Pertama, sebagai pemerintah ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin,” kata Adhy saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).
Adhy menjelaskan, Satgas MBG Jawa Timur masih mendalami dugaan keracunan yang terjadi di Sidoarjo. Tim juga telah menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan tindak lanjut.
Menurut Adhy, pemerintah belum menentukan sanksi terhadap pihak terkait sebelum mengetahui penyebab pasti kejadian. Pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan untuk memastikan faktor yang memicu dugaan keracunan.
“Sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti. Apa sanksi, terutama sebetulnya adalah penyidikan dulu, penyelidikan, seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut,” ujarnya.
Pemprov Jatim Evaluasi Seluruh Dapur MBG
Pemprov Jatim tidak ingin kasus serupa kembali terjadi. Karena itu, pemerintah bersama Satgas MBG akan mengevaluasi pengelolaan dapur yang menyediakan makanan bagi penerima manfaat program tersebut.
Adhy mengatakan, pemerintah akan memanggil para pengusaha dan pengelola dapur MBG untuk memastikan mereka menjalankan seluruh aturan serta standar operasional prosedur (SOP).
“Pertama setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur. Kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” katanya.
Pemerintah juga akan memperkuat pemeriksaan terhadap proses pengolahan makanan, kondisi dapur, hingga penerapan standar keamanan pangan.
Adhy menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya bertindak setelah muncul persoalan. Pemeriksaan berkala harus berjalan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang berlaku.
“Dan tentu kita ke depan tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu baru ada punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” pungkasnya.
Penanganan Korban Keracunan Sidoarjo Berlanjut
Kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo sebelumnya menimpa ratusan santri setelah mereka mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Hingga Rabu (2/9/2026), tim terkait masih menangani para korban. Pemerintah juga terus mendalami penyebab kejadian melalui pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang.
Pemprov Jatim berharap evaluasi dan pengawasan rutin dapat mencegah kejadian serupa sekaligus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas makanan.
