FALIHMEDIA.COM | SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus menghadapi tantangan besar setelah Pemerintah Pusat memastikan adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang. Jumlah yang dipotong mencapai Rp 730 miliar, angka yang tidak kecil bagi keberlanjutan pembangunan di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah agar program prioritas tetap bisa berjalan meskipun alokasi TKD berkurang signifikan.
“Benar, pemotongan TKD untuk Surabaya tahun 2026 mencapai Rp 730 miliar. Tapi kita akan lakukan berbagai strategi agar program tidak terganggu,” kata Eri, Selasa (30/9/2025).
Menurut Eri, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot adalah efisiensi biaya pembangunan. Proyek yang bisa dicicil hingga 2029 akan dibandingkan biayanya. Hasil perhitungan menunjukkan, pelaksanaan pembangunan dengan sistem cicilan lebih hemat hingga Rp 50 miliar.
Selain efisiensi, Pemkot Surabaya juga menargetkan penambahan pendapatan daerah dari pemanfaatan aset milik Pemkot, termasuk melalui program Padat Karya. Program ini tidak hanya menambah kas daerah, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada warga.
“Memang Rp 730 miliar itu bukan angka kecil. Tapi kami punya formula sendiri. Dengan pengelolaan yang tepat, kita tetap bisa menjaga kepentingan masyarakat Surabaya,” ujarnya.
Eri memastikan, meski dana TKD dipangkas, program Beasiswa Pemuda Tangguh tetap aman. Program tersebut diperuntukkan bagi keluarga miskin dan pra miskin, dengan skema satu rumah satu anak kuliah gratis hingga lulus.
“Bagi siswa SMA, kami berikan bantuan Rp 3,5 juta per tahun. Harapannya, siswa Surabaya di sekolah swasta tidak lagi terbebani biaya gedung dan lainnya, karena sudah mendapat dukungan BOS dari pusat dan provinsi,” jelasnya.
Dengan strategi efisiensi dan inovasi, Pemkot optimistis pembangunan Surabaya tetap berjalan meski menghadapi pengurangan dana dari pusat.
