FALIHMEDIA.COM | SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, dibuat kelabakan setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari pemerintah pusat dipastikan anjlok signifikan.
Data resmi Kementerian Keuangan menyebutkan, pagu TKD nasional pada 2026 hanya Rp650 triliun, atau berkurang Rp269 triliun dibanding 2025 yang sempat mencapai Rp919 triliun.
Kepala Bappeda Litbang Sampang, Hj Umi Hanik Laila, menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan rasionalisasi terhadap program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Penurunan TKD ini jelas berdampak besar terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Hal senada disampaikan Kepala BPPKAD Sampang, Hj Hurun Ien. Ia merinci, Pemkab Sampang kehilangan kucuran dana hingga Rp98,7 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang sekitar Rp34 miliar.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik turun Rp9,5 miliar.
Dana Desa menyusut Rp25,6 miliar.
Lebih parah lagi, Kabupaten Sampang tidak mendapat jatah DAU Infrastruktur maupun DAK Fisik.
“Praktis, Pemkab akan kesulitan membiayai pembangunan fisik di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum. Target RPJMD bisa terancam,” tegasnya.
Sebagai informasi, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun pemerintah daerah dan menjadi pedoman pembangunan selaras dengan visi-misi kepala daerah serta kebijakan nasional.
Fenomena penurunan TKD bukan hanya dirasakan Sampang, tetapi juga hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Sejak 2025 lalu, tren pemangkasan anggaran sudah terasa, membuat beberapa proyek infrastruktur dan layanan dasar terhambat.
“Jika tren penurunan ini berlanjut, tantangan kepala daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan semakin berat,” pungkasnya.
