FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Tim Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sumenep melakukan monitoring untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan stok tetap terkendali. Kegiatan ini dilaksanakan di CV Adi Candra Sumekar, distributor pupuk untuk wilayah Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Bluto, Rabu (13/11/2024).
Kepala Bagian Perekonomian dan Energi Sumber Daya Alam (ESDA) Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menjelaskan bahwa monitoring ini mencakup evaluasi, pembinaan, dan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan guna memaksimalkan distribusi pupuk bersubsidi sesuai regulasi.
“Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang pengawasan pupuk bersubsidi,” terang Dadang.
Stok Pupuk Bersubsidi Masih Aman
Berdasarkan data per 13 November 2024, stok pupuk di Gudang Penyangga Saronggi dipastikan aman untuk kebutuhan bulan November. Tercatat stok urea mencapai 647 ton, sementara NPK tersedia 492 ton.
“Pasokan pupuk dari PT Pupuk Indonesia juga berjalan lancar hingga akhir tahun, dengan total pengiriman sekitar 1.000 ton setiap bulan,” tambah Dadang.
Monitoring ke Kios Pupuk di Saronggi dan Bluto
Selain memantau gudang penyangga, tim KP3 juga melakukan pengawasan ke dua kios di bawah naungan CV Adi Candra Sumekar, yakni Kios Sinar Saudara di Saronggi dan Kios Makmur di Bluto. Hasil monitoring menunjukkan distribusi pupuk ke kios berjalan sesuai prosedur.
“Kedua kios memenuhi standar, termasuk memasang papan atribut Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai ketentuan Permendag. Penebusan pupuk oleh petani juga lancar, cukup dengan KTP dan swafoto melalui aplikasi e-puber,” jelas Dadang.
Harga pupuk di kios pun tetap sesuai HET yang berlaku, yakni Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp3.000 per kilogram untuk NPK Phonska.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso, Kepala Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta pejabat terkait lainnya.
AKBP Henri menegaskan pentingnya pengawasan ketat untuk mendukung swasembada pangan. Ia juga memberikan sejumlah saran agar distribusi pupuk semakin efektif.
“Pupuk harus sampai ke tangan petani yang berhak. Kami menyarankan pemasangan CCTV di kios serta penyederhanaan laporan penebusan bagi kelompok tani. Jika ada pihak yang menghambat distribusi pupuk, segera laporkan kepada saya,” tegas AKBP Henri.
Komitmen Pemerintah untuk Petani
Dengan adanya monitoring rutin, Pemkab Sumenep memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman. Upaya ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung petani dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep.
