SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Serang menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang selama satu tahun kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas. Organisasi mahasiswa tersebut menilai pemerintah daerah masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, hingga tata kelola pemerintahan.
Ketua Formatur HMI MPO Cabang Serang, Surya Hadil Umami, menyampaikan kritik tersebut saat aksi yang berlangsung di depan Pendopo Bupati Serang, Rabu (3/6/2026).
HMI Soroti Kesejahteraan PPPK di Kabupaten Serang
Dalam bidang pendidikan, Surya menilai kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik secara signifikan. Ia menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada guru dan tenaga pendidikan.
Menurutnya, kapasitas fiskal Kabupaten Serang yang didukung pendapatan daerah serta keberadaan kawasan industri seharusnya mampu memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pemerintah perlu memastikan kesejahteraan guru meningkat. Pengangkatan PPPK harus diikuti langkah nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan tenaga pendidik,” ujar Surya.
Ia juga mempertanyakan implementasi visi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat masih belum melihat program unggulan yang mampu menjawab kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dan SDM secara menyeluruh.
Kasus Kekerasan Seksual Jadi Perhatian
Selain pendidikan, HMI MPO Serang menyoroti tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Serang. Surya menyebut ratusan kasus yang muncul dalam beberapa bulan terakhir menjadi sinyal perlunya penguatan perlindungan masyarakat dan pendidikan sosial.
Ia menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya pencegahan, edukasi, serta pendampingan terhadap korban agar kasus serupa dapat ditekan.
“Kasus kekerasan seksual harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kualitas kehidupan sosial dan pembangunan SDM masyarakat,” katanya.
Desak Pengawasan Lingkungan dan Rekrutmen Tenaga Kerja
Di sektor lingkungan hidup, HMI MPO meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran, khususnya pada aliran sungai di wilayah Kabupaten Serang.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, Surya menilai implementasi kebijakan transparansi informasi lowongan kerja masih perlu ditingkatkan. Ia mengaku masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar dan praktik gratifikasi dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Meski mengapresiasi pembentukan Satgas Pemberantasan Pungli Ketenagakerjaan, HMI MPO menilai keberadaan tim tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Kami berharap pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja satgas agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pencari kerja,” tegasnya.
Selain itu, HMI MPO juga meminta pemerintah membuka informasi terkait struktur organisasi dan mekanisme kerja satgas agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara terbuka.
Tingginya Kasus TBC dan Kemiskinan Jadi Sorotan
Pada bidang kesehatan, HMI MPO menyoroti tingginya angka kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Serang. Organisasi tersebut menilai persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi warga.
Menurut Surya, pemerintah perlu memperkuat program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Penanganan TBC harus berjalan beriringan dengan program pengentasan kemiskinan karena keduanya saling berkaitan,” ujarnya.
Minta Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan
HMI MPO Serang juga memberikan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Organisasi tersebut menilai peran Sekretaris Daerah (Sekda) perlu diperkuat untuk memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan efektif.
Menurut Surya, Sekda memiliki posisi strategis dalam menyinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif.
“Kami berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja birokrasi agar pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
Melalui sejumlah catatan tersebut, HMI MPO Cabang Serang berharap Pemerintah Kabupaten Serang dapat memperkuat langkah perbaikan di berbagai sektor sehingga target pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.
