SUMENEP – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Sumenep memperkuat tata kelola koperasi melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) Tahun 2026.
Pelatihan tersebut menyasar pengurus koperasi agar mampu menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, akurat, dan akuntabel. DKUPP Sumenep berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat mendorong pengelolaan koperasi yang semakin profesional dan kredibel.
Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep Moh. Ramli mengatakan, laporan keuangan memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan anggota maupun pihak lain terhadap koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP).
“Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang turut menggerakkan perekonomian masyarakat harus menjadi lembaga yang akuntabel dan kredibel,” kata Ramli.
Menurut Ramli, penerapan SAK-EP juga membantu koperasi menyusun laporan keuangan dengan standar yang seragam dan transparan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.
Penerapan standar tersebut, lanjut dia, bertujuan memastikan koperasi menyajikan data keuangan yang akurat, relevan, dan mudah dipahami. Dengan begitu, pengurus maupun pihak eksternal dapat menggunakan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.
“Ini untuk memastikan data yang disajikan akurat, relevan, dan mudah dipahami, baik oleh pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi,” ujarnya.
1.930 Koperasi Terdata di Sumenep
Data Online Data System (ODS) Mandiri per Juli 2026 mencatat Kabupaten Sumenep memiliki 1.930 koperasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.073 koperasi atau 55,60 persen bergerak sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau memiliki Unit Simpan Pinjam (USP).
Besarnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam membuat peningkatan kapasitas pengurus, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola koperasi.
DKUPP Sumenep menghadirkan 50 pengurus koperasi dalam pelatihan tersebut. Ramli mengatakan pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
Menurutnya, kemampuan pengurus dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi akan membantu koperasi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan anggota.
Pemkab Dorong Koperasi Semakin Profesional
Staf Ahli Bupati Sumenep Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Joko Satrio, membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Sumenep.
Joko mengapresiasi langkah DKUPP Sumenep yang memberikan pelatihan kepada para pengurus koperasi. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing koperasi.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap koperasi bisa lebih profesional dan mampu bersaing dengan entitas ekonomi lainnya. Sehingga salah satu tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya bisa tercapai,” kata Joko.
Joko juga meminta para peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius. Ia berharap peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
Dengan peningkatan kompetensi pengurus dan penerapan SAK-EP, Pemkab Sumenep berharap koperasi mampu memperbaiki tata kelola, meningkatkan kredibilitas, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para anggotanya.
