JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah memperkuat langkah penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, terutama di Jawa Barat (Jabar).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pimpinan DPR telah turun langsung ke Cirebon untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah mempercepat penanganan krisis air.
“Ya, terkait dengan kekeringan ya, terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Saan menjelaskan, pimpinan DPR dalam kunjungan ke Cirebon turut melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak penting untuk memastikan penanganan kekeringan berjalan secara terpadu, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
“Seperti hari Minggu yang lalu pimpinan DPR ke Cirebon, memang itu daerah yang sangat terdampak, beserta Dirjen SDA, bahkan juga dengan balai semua, semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan,” ujarnya.
DPR Dorong Pemerintah Atasi Kekurangan Air Bersih
Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan DPR akan terus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah serius menghadapi dampak kekeringan.
Saan menyebut persoalan kekurangan air bersih menjadi salah satu masalah utama yang harus segera mendapat perhatian. Kondisi tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Dan tentu DPR akan terus mendorong, ini bagian dari komitmen DPR, pemerintah dan DPR beserta seluruh jajaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk menangani bencana kekeringan ini dan kekurangan air bersih buat masyarakat itu secara serius,” katanya.
Ia memastikan DPR akan terus mengawal upaya pemerintah dalam menangani wilayah terdampak. Saan berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai instansi teknis dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
“Jadi kita sudah mulai DPR melakukannya,” pungkas Saan.
