SUMENEP – Kementerian PPN/Bappenas memetakan potensi sekaligus tantangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Tim Bappenas menjalankan kunjungan lapangan pada 3–4 September 2026 sebagai bagian dari penyusunan kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui pendekatan Hub and Spoke.
Selama berada di Sumenep, tim meninjau sejumlah sektor yang memiliki peran penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Agenda tersebut mencakup konektivitas Pelabuhan Kalianget, industri garam dan hilirisasi, perikanan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, energi, hingga pengelolaan lingkungan.
Bappenas Soroti Energi Pulau-Pulau Kecil
Sektor energi menjadi salah satu perhatian utama dalam kunjungan tersebut. Bappenas bersama PLN membahas rencana penguatan sistem kelistrikan di wilayah kepulauan dengan mengalihkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak menuju pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem baterai.
Baca juga: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Perkuat Sinergi dengan TNI AL, Dorong Pembangunan Kepulauan dan Maritim
Skema tersebut diharapkan dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak sekaligus mengurangi biaya produksi listrik. Pemerintah menilai pengembangan energi terbarukan memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi layanan listrik di pulau-pulau kecil, termasuk Gili Raja dan Kangean.
Perkuat Ketahanan Pangan dan Sektor Perikanan
Bappenas juga melihat langsung berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Tim berdialog dengan kelompok tani di Desa Braji dan meninjau sistem penyuluhan pertanian di Kecamatan Gapura.
Selain sektor pertanian, tim membahas penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih di Batang-Batang. Program tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan.
Hilirisasi Garam Jadi Perhatian
Potensi industri garam Sumenep turut masuk dalam agenda kunjungan. Tim Bappenas mengunjungi PT Mulya Anugerah Sumekar untuk melihat pengembangan produk garam dari komoditas dasar menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Baca juga: BRIDA Sumenep Gelar FGD Penguatan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Data di Kepulauan
Perusahaan tersebut mengembangkan garam konsumsi premium hingga produk turunan, termasuk garam untuk kebutuhan spa. Pengembangan produk tersebut menunjukkan peluang hilirisasi garam untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Di sektor air bersih, Bappenas berdiskusi dengan Perumda Air Minum Sumekar mengenai upaya memperkuat layanan air bagi masyarakat. Pembahasan mencakup rehabilitasi jaringan perpipaan serta pembangunan sumur bor, terutama untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Bappenas Bahas Hasil Kajian Bersama Bupati Sumenep
Pada akhir kunjungan, tim Bappenas melakukan audiensi dengan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Pertemuan tersebut membahas temuan lapangan sekaligus merumuskan arah strategis pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan di Sumenep.
Baca juga: Pemkab Sumenep Kaji Subsidi Transportasi untuk Tekan Harga Kebutuhan Pokok di Kepulauan
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan WP3K Bappenas, Aditya Widya Pradipta, mengatakan Sumenep, terutama Pulau Kangean dan kawasan pesisir, menjadi salah satu lokasi penting dalam kajian nasional.
Bappenas memasukkan Sumenep bersama Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu sebagai wilayah kajian untuk merumuskan pola pembangunan kawasan kepulauan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Menurut Aditya, kajian tersebut mencakup lima dimensi utama. Kelima aspek itu meliputi transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Baca juga: Tim Voli Tirai PT Garam Juara I Lomba HUT ke-81 RI di Sumenep
“Bappenas menargetkan rekomendasi kebijakan selesai pada akhir Desember 2026 sebagai dasar penyusunan standar pembangunan kepulauan dan program prioritas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Aditya Widya Pradipta, Kamis (10/9/2026).
Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan wilayah kepulauan yang lebih terintegrasi, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.
