FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggandeng sejumlah mitra strategis, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPRS Bhakti Sumekar.
Kegiatan sosialisasi yang digelar di Balai Desa Giring, Kecamatan Manding pada Kamis (3/7/2025) menyasar langsung perangkat desa dan pengelola BUMDes agar lebih memahami akses layanan keuangan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, Ardian, mengajak BUMDes menjadi mitra aktif dalam program jaminan sosial.
“Kami dorong BUMDes menjadi agen perisai BPJS untuk membantu pendaftaran peserta dan penyebaran informasi ke masyarakat,” jelasnya.
Ardian juga menekankan pentingnya perlindungan kerja melalui program santunan kecelakaan dan kematian, serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta meski tanpa syarat prestasi akademik.
Sementara itu, perwakilan dari BPRS Bhakti Sumekar, Desselina, memperkenalkan layanan pinjaman tanpa margin yang sangat ramah bagi pelaku UMKM.
“Kami siapkan pinjaman Rp5 juta tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi. Uangnya langsung diterima penuh,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Silviana Halidah Novtrisia, Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Sumenep, yang menyebut bahwa literasi keuangan menjadi kunci dalam menekan kemiskinan dan mencegah jerat pinjaman online ilegal.
“Masyarakat harus melek keuangan agar lebih bijak mengelola penghasilan dan terhindar dari praktik pinjaman ilegal,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep. Analis Kebijakan Ahli Muda, Mohammad Ramli, menambahkan bahwa seluruh perangkat desa di Sumenep sudah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Saatnya masyarakat juga ikut merasakan manfaat perlindungan ini. Perangkat desa jadi teladan, masyarakat perlu diberi pemahaman menyeluruh,” pungkas Ramli.
Melalui kolaborasi ini, TPAKD berharap percepatan inklusi keuangan di wilayah desa bisa terwujud, sekaligus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan warga desa secara nyata.
