Sumenep Genjot Digitalisasi UMKM Lewat QRIS, Targetkan Ekosistem Ekonomi Inklusif

Bupati Sumenep membuka acara High Level Meeting ETPD di Pendopo Agung untuk percepatan digitalisasi transaksi UMKM dengan sistem QRIS
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat membuka High Level Meeting ETPD untuk mendorong digitalisasi transaksi UMKM di Pendopo Agung, Kamis (19/6/2025)

FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), khususnya di sektor ekonomi kerakyatan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa akselerasi digitalisasi menjadi bagian penting untuk menciptakan ekonomi inklusif sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di era transformasi digital.

“Kami mengarahkan UMKM untuk meninggalkan transaksi tunai dan beralih ke sistem digital, seperti menggunakan QRIS. Ini penting untuk memperluas akses pasar dan efisiensi usaha,” ujar Bupati saat membuka High Level Meeting ETPD di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Kamis (19/6/2025).

Untuk tahap awal, implementasi QRIS diterapkan di Pasar Minggu dan Tajamara sebagai proyek percontohan. Upaya ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih merata di tengah masyarakat, terutama pelaku usaha kecil.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Digitalisasi ini membutuhkan keterlibatan langsung dari para pelaku UMKM agar sistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan mereka,” jelas Bupati Fauzi.

Senada dengan itu, Perwakilan Bank Indonesia, Farid Efendi, memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemkab Sumenep dalam mengadopsi QRIS.

“Tingkat digitalisasi transaksi UMKM di Sumenep telah menyentuh angka 97 persen, tertinggi se-Madura,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Bapenda Sumenep, Faruk Hanafi menambahkan, sejak 2021 Pemkab Sumenep sudah membentuk Tim P2DD untuk memperkuat sistem transaksi non-tunai. Inovasi yang diterapkan meliputi pembayaran e-PBB, e-SPPT desa/kelurahan, dan QRIS untuk pajak restoran, hotel, hingga layanan kesehatan Puskesmas di kepulauan.

“Kami terus berinovasi, agar semua proses pembayaran daerah berbasis digital sehingga lebih transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” pungkas Faruk.

Ikuti Kami Juga Google Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *